Pengaturan Keputusan Yang Bersifat Fiktif Positif Dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dan Konsekuensi Hukumnya Sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara

AMALIA, RISKY (2019) Pengaturan Keputusan Yang Bersifat Fiktif Positif Dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dan Konsekuensi Hukumnya Sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[img] Text
cover.pdf

Download (1MB)
[img] Text
abstrak.pdf

Download (222kB)
[img] Text
daftar isi.pdf

Download (149kB)
[img] Text
publikasi.pdf

Download (286kB)
[img] Text
bab I.pdf

Download (507kB)
[img] Text
bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (379kB)
[img] Text
bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (501kB)
[img] Text
bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (223kB)
[img] Text
daftar pustaka.pdf

Download (225kB)

Abstract

Pengaturan fiktif positif dalam UU No. 30 Tahun 2014 disebabkan karena sebuah fiksi hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan/ tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu sebagaimana yang ditentukan dan apabila prasyarat ini tidak terpenuhi, otoritas administrasi dianggap mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan yang dimohonkan kepadanya.Fiksi hukum seperti ini bertujuan memberikan kepastian dari sisi yuridis dikaitkan dengan kemungkinan upaya hukum ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan, sehingga sikap diam administrasi tersebut disamakan dengan keputusan tertulis (written decision) yang berisi persetujuan meskipun wujudnya secara fisik tidak tertulis (unwritten decision). Secara singkat, prinsip fiktif positif merupakan kebalikan dari prinsip hukum yang sebelumnya dikenal dalam hukum administrasi Indonesia yakni prinsip ‘fiktif-negatif‘. Permasalah yang diangkat 1) Mengapa dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur tentang keputusan fiktif positif 2) Bagaimana konsekuensi hukum dari keputusan fiktif positif sebagai objek sengketa TUN 3) Permasalahan apa yang timbul dari pengaturan fiktif positif dan solusi kebijakan apa yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan untuk mengetahui, menganalisi dan mengkaji latar belakang dan alasan yang mendasari pengaturan fiktif positif dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan untuk mengetahui konsekuensi hukum dari keputusan fiktif positif sebagai objek sengketa TUN, dan mengetahui permasalahan apa yang timbul dari pengaturan fiktif positif. Metode penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaturan fiktif positif berkonsekuensi pada objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sikap Pejabat tata usaha negara yang mengabaikan permohonan warga masyarakat agar diterbitkan sebuah keputusan setelah diberlakukannya UU N0. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan menggunakan model pengujian dalam bentuk permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak dirumuskannya norma mengenai hukum acara permohonan fiktif positif ini membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 sebagai panduan bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa permohonan fiktif positif Pengadilan wajib memutus permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan dan putusan bersifat final dan mengikat, namun Mahkamah Agung dapat membuka Lembaga Peninjauan Kembali sebagai Sarana ―Corrective Justice‖. Kata Kunci: Pengaturan Keputusan, Fiktif Positif, Objek Sengketa

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 24 Feb 2020 02:21
Last Modified: 24 Feb 2020 02:21
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16315

Actions (login required)

View Item View Item