Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Pendistribusian Pupuk Urea Bersubsidi Ditinjau Dari Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SANDITYA, ARDI (2019) Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Pendistribusian Pupuk Urea Bersubsidi Ditinjau Dari Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (557kB)
	Text abstrak.pdf Download (99kB)
	Text daftar isi.pdf Download (174kB)
	Text publikasi.pdf Download (190kB)
	Text bab I.pdf Download (304kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (230kB)

Abstract

Kebijakan subsidi merupakan kebijakan yang banyak dilakukan di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Contohnya di sektor pertanian yang diwujudkan dengan pendistribusian pupuk bagi para petani dengan mengacu kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat celah bagi beberapa pihak untuk melakukan penyimpangan dalam pendistrubusian pupuk bersubsidi, yaitu tindak pidana korupsi. Negara mengatur kejahatan tindak pidana korupsi dengan UndangUndang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji dan menganalisis penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi; 2) menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi; serta 3) mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerangka teoritis pada penelitian ini terdiri dari teori penegakan hukum dan sistem hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deksiptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka dan kemudian akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Adapun analisis menggunakan teori penegakan hukum dan teori sistem hukum dari Lawrence M.Firedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan dengan penyaluran pupuk urea bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukan baik wilayah maupun pihak pengguna atau petani. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi disebabkan dua faktor yaitu hulu dan hilir. Dari sektor hulu, kebijakan berasal dari penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk bersubsidi yang terindikasi adanya transaksional antar pihak pengambil kebijakan. Selain itu, komponen dalam HPP terdapat pembebanan biaya yang belum jelas diatur metode pembebanannya. Sehingga membuka peluang evaluator melakukan diskresi karena adanya ruang multitafsir itu. Terakhir, penegakan hukum tindak pidana pupuk bersubsidi lebih dalam lagi melibatkan lembaga atau institusi pengawasan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, karena peluang yang sedemikian lebar adanya potensi moral hazzard para pemburu rente distribusi pupuk yang sangat panjang. Kata kunci: penegakan hukum, penyimpangan pendistribusian, tindak pidana korupsi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:20
Last Modified:	24 Feb 2020 02:20
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16314

Actions (login required)

View Item