Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi

MORRADI, VITRIANO ADITYA (2019) Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (170kB)
	Text daftar isi.pdf Download (99kB)
	Text publikasi.pdf Download (297kB)
	Text bab I.pdf Download (334kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB)
	Text bab Iv.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (239kB)

Abstract

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Pengaruh globalisasi dengan penggunnaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya,ekonomi, pertahanan, keamaan, dan penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi dalam hukum positif dan kebijakan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi dalam hukum positif yang akan dating. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori Penegakan Hukum dan Kepatuhan Hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No.11 tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum pertamayang mengatur dunia siber (cyberlaw), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalammembahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama dengan alatbukti yang sudah dikenal selama ini, diakuinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi,dan autentikasi yang sah suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan yangdilakukan dalam cyberspace sebagai suatu tindak pidana.Kebijakan formulasi tindak pidana teknologi informasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem. Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kata Kunci : Kebijakan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Teknologi Informasi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:15
Last Modified:	24 Feb 2020 02:15
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16305

Actions (login required)

View Item