Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Insentif Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus Terhadap Perkara Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP. Sidik/314/IV/2018/Reskrimsus, tanggal 16 April 2018 Yang Terjadi Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kab Pekalongan)

NOVIARTANTO, RISKY EKO (2019) Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Insentif Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus Terhadap Perkara Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP. Sidik/314/IV/2018/Reskrimsus, tanggal 16 April 2018 Yang Terjadi Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kab Pekalongan). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (450kB)
	Text abstrak.pdf Download (106kB)
	Text daftar isi.pdf Download (221kB)
	Text publikasi.pdf Download (150kB)
	Text bab I.pdf Download (597kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (310kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana korupsi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang seharusnya berfungsi strategis melayani masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan, membutuhkan upaya luar biasa dalam pembuktiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengkaji dan menganalisis pemberian insentif pegawai di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan; 2) Untuk mengkaji dan menjelaskan pengaturan pemberian insentif di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan yang berpotensi korupsi serta 3) pengelolaan keuangan dan solusi yang diperlukan untuk mengurangi potensi tindak pidana korupsi terhadap pemberian insentif pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara yang berjenis purposive sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma yang mengatur pola pengelolaan keuangan dalam sistem remunerasi dan sub sistem insentif manajerial pegawai BLUD, bersumber dari Kementerian Kesehatan sebagai pembina teknis dan Kementerian Keuangan sebagai pembina keuangan. Kedua lembaga tersebut mengatur tertib hukum bagaimana operasional BLUD yang tidak mengutamakan keuntungan dalam roda bisnisnya, selaras dan sesuai dengan payung hukum Peraturan Bupati yang diberi kewenangan mengatur ketentuan norma BLUD, melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri. Potensi korupsi dalam pola pengelolaan keuangan berangkat dari adanya perubahan sistem pembayaran jasa pelayanan yang awalnya menggunakan sistem fee for service berubah menjadi sistem paket. Sehingga memicu tindakan untuk meninjau ulang sumber dana pos keuangan Peningkatan Pelayanan. Pengelolaan keuangan ke depan yang diperlukan untuk menutup celah korupsi adalah menegaskan ulang pada bidang perumusan yuridis peraturan perundangan yang mengatur pola keuangan BLUD, tertib dan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan (PUU) baik dari domain pembina teknis yaitu kementerian Kesehatan dan pembina keuangan yakni kementerian Keuangan. Selain itu dalam legal substance (formulasi yuridis) PUU BLUD RSUD perlu penyempurnaan berupa keselarasan aturan antara PerBup dengan Permendagri. Kata Kunci :potensi, tindak pidana korupsi, insentif

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:02
Last Modified:	24 Feb 2020 02:02
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16282

Actions (login required)

View Item