Kebijakan Jaksa Penyidik Terkait Batas Waktu Penyelesaian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Grobogan

DASAATMAJA, ENDY (2019) Kebijakan Jaksa Penyidik Terkait Batas Waktu Penyelesaian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Grobogan. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (765kB)
	Text abstrak.pdf Download (308kB)
	Text daftar isi.pdf Download (174kB)
	Text publikasi.pdf Download (184kB)
	Text bab I.pdf Download (398kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (191kB)

Abstract

Keberadaan penyelesaian Administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengakibatkan perlu adanya hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit Inspektorat,BPKP terlebih dahulu sebelum aparat penegak hukum memproses pidana. Namun dalam pelaksanaannya sering terdapat kendala hasil pemeriksaan tak kunjung diserahkan hal tersebut di alami dalam penyelidikan kasus dugaan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2017 Desa Sengonwetan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, beberapa kendala tersebut yakni terkait peraturan batas waktu penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara perkara Tindak Pidana Korupsi oleh APIP. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai batas waktu penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara oleh APIP terhadap permintaan dari aparat penegak hukum di Indonesia khususnya Jaksa Penyidik. Di samping itu, untuk mengetahui tindakan /kebijakan Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Grobogan apabila terdapat kendala hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara APIP belum segera diserahkan kepada aparat penegak hukum, serta untuk mengetahui konsep ideal untuk penanganan tindak pidana korupsi yang harus melawati mekanisme APIP agar sesuai dengan tujuan hukum Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teoriteori keadilan dan teori kepastian hukum serta tujuan hukum. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pengaturan batas waktu Aparat Pengawas Internal Pemeritah (APIP) menyerahkan hasil pemeriksan Penghitungan kerugian keuangan negara kepada Aparat Penegak Hukum Khususnya Jaksa Penyidik diatur melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional jo. Inpres Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat disampaikan kepada APH, yang kemudian diselesaikan batas waktu oleh APIP 35 (tiga puluh lima hari) dan APIP wajib menyerahkan kepada APH paling lama 5 (lima) hari; (2) Kebijakan yang diambil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Grobogan terkait batas waktu perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak segera diberikan oleh APIP adalah penyelidikan ditingkatkan ketahap penyidikan, tindakan penyidikan umum yang belum menentukan tersangka serta belum melakukan upaya paksa dalam hal ini penahanan; (3) Konsep ideal dalam penanganan tindak pidana korupsi yang harus melewati mekanisme APIP agar sesuai dengan tujuan hukum yakni Perlu sebuah revisi Perjanjian Kerjasama yang mengatur secara khusus batas waktu kapan APIP menyerahkan hasil pemeriksaan hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada APH dan memasukan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Jo. Perpres

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 01:59
Last Modified:	24 Feb 2020 01:59
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16281

Actions (login required)

View Item