PERAN JAKSA DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS 793K/PID.SUS/2009)

PRAYOGO, BAGAS (2019) PERAN JAKSA DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS 793K/PID.SUS/2009). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (838kB)
	Text abstrak.pdf Download (170kB)
	Text daftar isi.pdf Download (101kB)
	Text publikasi.pdf Download (370kB)
	Text bab I.pdf Download (322kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (171kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi putusan MA nomor 793K/PID.SUS/2009. Selain itu juga ditujukan untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi Jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi putusan MA nomor 793K/PID.SUS/2009. Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder pada awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau lapangan. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Ungaran. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BG dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 793K/PID.SUS/2009 diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam menangani kasus ini, Jaksa berperan sebagai Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan pada hukuman yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi dan denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa. Selain itu, beberapa kendala yang dialami oleh Jaksa dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BG yaitu bukti-bukti yang diajukan tidak kuat, saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh penyidik tidak hadir dalam persidangan, terdakwa melarikan diri dan ditetapkan dalam DPO selama kurang lebih tiga tahun. Untuk mengatasi kendala yang terjadi tersebut, Pengadilan bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan mengenai pencarian Terdakwa dan mengenai saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan. Tim penyidik mencari bukti lebih untuk memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan BG. Kata Kunci : Peran Jaksa, Tindak Pidana, Korupsi, Pemerintah Daerah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	18 Feb 2020 07:47
Last Modified:	18 Feb 2020 07:47
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16185

Actions (login required)

View Item