PERAN PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM KOTA SEMARANG

PURWANGGA, ADHITYA (2019) PERAN PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (624kB)
	Text abstrak.pdf Download (87kB)
	Text daftar isi.pdf Download (94kB)
	Text publikasi.pdf Download (216kB)
	Text bab I.pdf Download (177kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (76kB)

Abstract

Pemolisian Masyarakat (POLMAS) salah satu bentuk kemitraan langsung antara kepolisian dengan masyarakat demi merubah pandangan masyarakat akan polisi yang terkesan hanya berhubungan dengan masyarakat yang jahat. Penulisan yang berjudul “Peran Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Mendukung Penegakan Hukum Di Wilayah Hukum Kota Semarang (Studi Di Polrestabes Semarang)” bertujuan untuk mengetahui peran POLMAS dalam mendukung penegakan hukum di Kota Semarang dan untuk mengetahui hambatan dan solusi yang di hadapi POLMAS dalam mendukung penegakan hokum di Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sitem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah: menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui peran POLMAS dalam mendukung penegaan hukum di wilayah hukum kota semarang. Hasil penelitian yang penulis laksanakan menghasilkan bahwa: 1) Peran POLMAS bagi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana ringan pada tahap pra penyidikan meliputi peran normatif dan peran ideal. Peran POLMAS sangat baik sekali di dalam lingkungan masyarakat POLMAS karena menganut kebijakan Desentralisasi, sehingga para petugas POLMAS merasa “memiliki daerah lingkungan sendiri”. 2) Hambatan yang dialami oleh POLMAS dalam mendukung penegakan hukum meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Solusi terhadap hambatan hambatan di atas antara lain: Polri akan semakin membuat kemajuan yang yang pesat dalam pelaksanaan Polmas; membuat sebuah nota kesepahaman bersama institusi pemerintah daerah sehingga program Polmas; dan diatur lebih lanjut mengenai batasan apa saja tugas polisi yang dapat di desentralisasi kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat di kemudian hari. Kata Kunci: Peran Pemolisian Masyarakat, Penegakan Hukum

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	17 Feb 2020 08:30
Last Modified:	17 Feb 2020 08:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16054

Actions (login required)

View Item