AL HAKIEM, MUHAMAD IQBAL (2019) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Wanprestasi Kontrak HYIP (High Yield Investment Program) Online di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
cover.pdf Download (1MB) |
|
Text
daftar isi.pdf Download (223kB) |
|
Text
abstrak.pdf Download (227kB) |
|
Text
publikasi.pdf Download (298kB) |
|
Text
bab I.pdf Download (421kB) |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (790kB) |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (790kB) |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (431kB) |
Abstract
HYIP adalah istilah yang digunakan untuk suatu bentuk investasi dengan persentase keuntungan yang besar dari jumlah modal yang diinvestasikan dalam waktu yang relatif singkat. HYIP online dilakukan dengan menggunakan media intenet sehingga merupakan salah satu bentuk e – commerce. HYIP merupakan program yang dapat memberikan profit besar pada konsumen, tetapi juga memiliki resiko yang tinggi. Banyak sekali program HYIP yang tidak membayar sesuai dengan kontrak yang disepakati (wanprestasi). Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti perusahaan tersebut bangkrut, perusahaan tersebut palsu dan bahkan memang memiliki niat menipu sedari awal sehingga merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kontrak elektronik dengan kontrak konvensional, keabsahan kontrak HYIP online dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap wanprestasi dari kontrak HYIP online. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk data sekunder dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan. Metode analisa data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Perbedaan kontrak elektronik dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 dengan kontrak dalam KUHPerdata adalah media pembuatan kontraknya dan pembuktian kontraknya. (2) Keabsahan kontrak HYIP perlu dilihat kontraknya satu – persatu karena tidak bisa disimpulkan bahwa seluruh kontrak HYIP online itu sah atau tidak sah. (3) Perlindungan hukum bagi konsumen dalam kontrak HYIP online diatur dalam KUHPerdata, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian terdapat beberapa perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun langkah yang dapat diambil dalam menyelesaikan sengketa, konsumen (investor) dapat menempuh jalur pengadilan (litigasi) dan jalur alternatif atau jalur non pengadilan (non litigasi). Kata Kunci : Perlindungan hukum, HYIP, Keabsahan kontrak HYIP xiii
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 13 Feb 2020 04:57 |
Last Modified: | 13 Feb 2020 04:57 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15914 |
Actions (login required)
View Item |