Rekonstruksi Kebijakan Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (Pmi-B) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Esram, M. Juramadi (2019) Rekonstruksi Kebijakan Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (Pmi-B) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text Daftarisi.pdf Download (467kB)
	Text Abstrak.pdf Download (95kB)
	Text publikasi.pdf Download (286kB)
	Text babI.pdf Download (1MB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (737kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text babVI.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (478kB)

Abstract

Tanjungpinang merupakan salah satu Kota yang tingkat pemulangan para pekerja migran Indonesia bermasalah (PMI-B) yang di deportasi dari Malaysia sangat tinggi. Dalam seminggu, jadwal pemulangan PMI-B tersebut bisa mencapai 3-4 hari. Misalnya, dalam pemulangan PMI-B minggu ini di jadwalkan mulai dari hari selasa-sabtu. Kepulangan para PMI-B yang dideportasi dari Malaysia ke Tanjungpinang ini melibatkan 5 (lima) satuan tugas (satgas) diantaranya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan kota Tanjungpinang, Kepolisian Kawasan Pelabuhan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang melalui pintu masuk pelabuhan Internasional Sri Bintan pura. Perumusan masalah yang dibahas di dalam disertasi ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana konstruksi kebijakan penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia Bermasalah di luar negeri? 2) Bagaimana kelemahan kebijakan penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia Bermasalah saat ini? 3) Bagaimana Rekonstruksi kebijakan penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) berbasis nilai keadilan bermartabat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Hasil penelitian ini adalah 1) Legislasi di tingkat nasional, terdapat Undang-undang No. 18/2017 yang mengatur Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri. Upaya pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang PPMI ini membentuk layanan terpadu satu atap/pintu di tingkat daerah (pasal 38) sehingga pemerintah daerah memiliki mandat untuk membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). 2)Lemahnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:a.KTKLN yang belum berfungsi di luar negeri. b. Kegagalan Peran pekerja migran Indonesia dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. c.indikasi Penyimpangan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia.3)Kewenangan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Kata Kunci: Rekontruksi Kebijakan, Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B), Keadilan Bermartabat.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jan 2020 06:42
Last Modified:	27 Jan 2020 06:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15602

Actions (login required)

View Item