IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR: 35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG)

Murti, M. Abraham Mahisa (2019) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR: 35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (499kB)
	Text Abstrak.pdf Download (8kB)
	Text Publikasi.pdf Download (45kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (263kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (156kB)
	Text Lampiran.pdf Download (63kB)
	Text Bab I.pdf Download (305kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)

Abstract

Permasalahan yang sering mengiringi tindak pidana korupsi di Pengadilan adalah persoalan pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sendiri adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya Terdakwa karena kausalitas tertentu. Dalam tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam memutuskan perkara uang pengganti, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim harus berdasarkan analisis-analisis yuridis dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bagi Terdakwa diharuskan membayar uang pengganti sebagai ganti kerugian keuangan negara yang telah Hakim putuskan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengangkat permasalahan menjadi sebuah judul Implementasi undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri salatiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG). Dari perumusan masalah tersebut akan memberikan tujuan penelitian sebagai berikut,pertama untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tentang pembayaran uang pengganti menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tentang pembayaran uang pengganti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim telah memutuskan besarnya uang pengganti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan Terdakwa membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah yang diputus oleh Hakim dan dikembalikan oleh Terdakwa sesuai dengan yang ditentukan. Kata Kunci : Implementasi,Tindak Pidana Korupsi,Uang Pengganti

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jan 2020 06:38
Last Modified:	27 Jan 2020 06:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15597

Actions (login required)

View Item