Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Di Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Kota Sorong)

SURIPATTY, ROXIMELSEN (2019) Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Di Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Kota Sorong). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (347kB)
	Text Daftarisi.pdf Download (14kB)
	Text Abstrak.pdf Download (97kB)
	Text publikasi.pdf Download (70kB)
	Text babI.pdf Download (471kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (92kB)
	Text lampiran.pdf Download (81kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis keberadaan atau eksistensi serta justifikasi yuridis formal terhadap HPL dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan mengetahui dan menganalisis akibat hukum penerbitan sertifikat HPL milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang berlindung pada eks hak atas tanah Barat, yaitu Erfpacht Verponding di atas tanah adat. Begitu pula, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi yang dapat diberikan dalam rangka menyelaraskan keberadaan HPL dengan hukum pertanahan nasional. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan hukum yang diteliti adalah, terutama bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sejalan dengan metode yang dipergunakan, teori yang dipergunakan adalah teori Keadilan Bermartabat dan teori hak dalam hukum tanah di Indonesia. Penelitian menemukan, dalam temuan berupa Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat harus dilihat sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (Volksgeist) bahwa bukan saja dapat memperkuat anggapan awam bahwa ada kekaburan pengaturan atas eksistensi HPL itu dalam Sistem Hukum Pancasila. Namun, sebagai akibat dari penerbitan sertifikat HPL di atas Tanah Adat, telah timbul ketidakpastian hukum, yang ditinjau dari perspektif Keadilan Bermartabat termasuk pula ketidakadilan dan ketiadaan manfaat dari hakhak yang ada saat ini maupun hak-hak atas tanah yang lahir dari Hukum Adat dan yang telah dikuatkan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya terdapat hambatan yang besar untuk menyelaraskan HPL dengan hak-hak atas tanah lainnya sistem hukum pertanahan di Indonesia. Ada tumpang tindih hak-hak yang lahir dari diterbitkannya sertifikat HPL di atas tanah adat dengan hak-hak atas tanah yang timbul dari hukum adat. Padahal, asas dalam UUPA jelas mengatur bahwa hukum adat merupakan fondasi dari hukum pertanahan Nasional. Solusi yang tersedia saat ini, yaitu membentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang HPL. Untuk sementara adanya tumpang tindih hak, dapat diselesaikan dengan membawa persoaln tersebut untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Kata Kunci: Akibat Hukum, Hak Pengelolaan, Hak Adat

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jan 2020 06:46
Last Modified:	24 Jan 2020 06:46
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15481

Actions (login required)

View Item