Pemantauan transaksi sebagai salah satu bagian dari penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris (Studi Di Kota Semarang)

Hasrul, Hasrul (2019) Pemantauan transaksi sebagai salah satu bagian dari penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris (Studi Di Kota Semarang). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[img] Text
Cover.pdf

Download (428kB)
[img] Text
Daftarisi.pdf

Download (94kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (376kB)
[img] Text
publikasi.pdf

Download (129kB)
[img] Text
babI.pdf

Download (390kB)
[img] Text
babII.pdf
Restricted to Registered users only

Download (450kB)
[img] Text
babIII.pdf
Restricted to Registered users only

Download (368kB)
[img] Text
babIV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (94kB)
[img] Text
babV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (81kB)
[img] Text
daftar_pustaka.pdf

Download (402kB)
[img] Text
lampiran.pdf

Download (749kB)

Abstract

Notaris diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam melaksanakan jabatannya sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Hal yang baru bagi Notaris dalam penerapan PMPJ ini adalah Notaris diminta untuk menanyakan informasi terkait sumber dana transaksi dari pengguna jasanya dan diwajibkan untuk memantau lebih mendalam terkait transaksi tersebut serta melaporkan hasil pantauannya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika menemukan data yang patut diduga transaksi mencurigakan. Kewajiban pelaporan ini juga menjadi dilema tersendiri bagi Notaris mengingat Notaris juga terikat kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pemantauan Transaksi Sebagai Salah Satu Bagian dari Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris (Studi di Kota Semarang)” dengan mengangkat permasalahan yaitu (1) Bagaimana regulasi yang mengatur pemantauan transaksi pengguna jasa oleh Notaris, (2) Apakah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Notaris jika dalam pemantauannya menemukan data transaksi yang mencurigakan, (3) Apakah Notaris mendapatkan perlindungan hukum jika melaporkan pengguna jasanya terkait temuan data transaksi mencurigakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Lokasi penelitian di Kota Semarang dengan responden 2 (dua) orang Notaris. Penelitian ini menghasilkan (1) Regulasi khusus tentang pemantauan transaksi pengguna jasa oleh Notaris sampai saat ini belum dikeluarkan oleh PPATK. Meskipun begitu, Notaris tetap dapat melakukan pemantauan transaksi dengan melakukan penilaian terhadap tingkat kewajaran suatu transaksi. Adapun indikator penilaiannya didasarkan pada insting masing-masing Notaris dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. (2) Notaris wajib membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Laporan TKM) kemudian menetapkan petugas pelaporan, melakukan registrasi pada Aplikasi GRIPS dan melakukan penyampaian Laporan TKM melalui aplikasi tersebut yang telah terhubung ke server PPATK. (3) Perlindungan hukum bagi Notaris yaitu perlindungan hukum preventif melalui keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di mana penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak bisa serta merta melakukan pengambilan fotokopi Minuta Akta ataupun pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari badan tersebut. Selain itu juga diberikan perlindungan hukum refresif yaitu berupa perlindungan dari tuntutan perdata maupun pidana, perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri Pihak Pelapor dan keluarganya, dan perlindungan dari potensi pembocoran informasi dan/atau dokumen dari pihak yang menerima Laporan TKM. Kata Kunci: Pemantauan Transaksi, PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa), Kewajiban Notaris, PPATK.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 22 Jan 2020 08:03
Last Modified: 22 Jan 2020 08:03
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15319

Actions (login required)

View Item View Item