Peran Dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris

RAHMANDA, AGIL ARYA (2019) Peran Dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (409kB)
	Text Daftarisi.pdf Download (89kB)
	Text publikasi.pdf Download (47kB)
	Text Abstrak.pdf Download (10kB)
	Text babI.pdf Download (320kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (10kB)
	Text lampiran.pdf Download (81kB)

Abstract

Notaris mempunyai kewenangan hukum untuk pembuatan akta otentik. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sedangkan metode pengumpulan data Penulis menggunakan wawancara dan studi pustaka. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui teknis pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta, Peran dan Fungsi MPD Kota Surakarta dan untuk mengetahui efektifitas pengawasan MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta antara lain: melakukan pemeriksaan protokol Notaris, melakukan pembinaan dan penyuluhan, memberikan persetujuan/izin sehubungan dengan kepentingan proses peradilan pidana untuk memanggil dan memeriksa Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kinerja Notaris Kota Surakarta antara lain: Notaris Kota Surakarta kurang tertib dalam pembuatan dan pelaporan protokol Notaris, keberadaan Notaris yang tidak diketahui kedudukan/alamat kantornya, dan Notaris yang jarang berada dikantor sehingga sulit untuk menemuinya. Hambatan-hambatan yang dialami MPD Kota Surakarta antara lain: kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, keterbatasan waktu para anggota MPD Kota Surakarta yang sibuk dengan tugas pokok masing-masing, anggaran yang terbatas, MPD tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris. Kata Kunci: Peran dan Kewenangan MPD, Pengawasan Notaris, Pembinaan Notaris.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jan 2020 07:44
Last Modified:	22 Jan 2020 07:44
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15288

Actions (login required)

View Item