Wulandary, Fenny (2018) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
Cover.pdf Download (510kB) |
|
Text
Daftarisi.pdf Download (84kB) |
|
Text
Abstrak.pdf Download (95kB) |
|
Text
Pernyataan_publikasi.pdf Download (572kB) |
|
Text
babI.pdf Download (244kB) |
|
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB) |
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) |
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB) |
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (127kB) |
Abstract
Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di Polres Kudus, faktor-faktor apa saja yang menghambat pada proses penegakan dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut pada tindak pidana perjudian online di Polres Kudus. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yang menggambarkan objek menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Di analisis dengan menggunakan teori penegakan hukum dan teori efektifitas hukum. Pelaksanaan penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yaitu Pertama, Tindakan preventif ini dilakukan oleh Polres Kudus dengan melakukan pengarahan, terhadap masyarakat untuk memberantas tindak pidana perjudian online. Kedua, Tindakan represif yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Faktor-faktor yang menjadi Hambatan pada proses penegakan hukum tindak pidana perjudian online di Polres Kudus, yakni Pertama, Faktor hukum; Peraturan perundang-undangan yang secara khusus belum ada. Kedua, Faktor penegak hukum; Kurangnya jumlah personil Khusus Tindak pidana cybercrime di Polres Kudus Ketiga, Faktor sarana atau fasilitas; faktor sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kinerja polisi. Keempat, Faktor masyarakat; Kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Kelima, Faktor kebudayaan; Kebudayaan hukum dalam hal ini terkait dengan perilaku masyarakat. Upaya dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di wilayah hukum Polres Kudus yang Pertama, Faktor hukum; Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana perjudian online yang digunakan oleh Polres Kudus masih menggunakan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Kedua, Faktor penegak hukum; Polres Kudus menambah personil secara Khusus di Bidang ITE dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, Faktor sarana atau fasilitas; Polres Kudus memberikan peralatan untuk memfasilitasi yang dibutuhkan dan dana yang diperlukan dalam menangani tindak pidana perjudian online. Keempat, Faktor masyarakat; dan Polres Kudus memberikan pengarahan mengenai kerugian melakuakan perjudian online ataupun konvensional. Kelima, Faktor kebudayaan. Polres Kudus melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan masyarakat selain dalam hal penegakan hukum tindak pidana perjudian online. Kata Kunci : Penegakan, Perjudian Online, Polres Kudus
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
Date Deposited: | 19 Nov 2019 07:08 |
Last Modified: | 19 Nov 2019 07:08 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/13516 |
Actions (login required)
View Item |