TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILUKADA ( STUDI KASUS PUTUSAN NO.45/PID.SUS/2015/PN-PML )

ILMI, MOCHAMAD TAUFIK (2018) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILUKADA ( STUDI KASUS PUTUSAN NO.45/PID.SUS/2015/PN-PML ). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (650kB)
	Text Daftarisi.pdf Download (76kB)
	Text Abstrak.pdf Download (104kB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (563kB)
	Text babI.pdf Download (169kB)
	Text babII.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (112kB)

Abstract

Pengejawantahan sistem demokrasi telah dimplementasikan melalui reformasi elektoral dalam demokratisasi pemerintahan Indonesia dengan melakukan perubahan yang cukup radikal dari sistem pemilihan tidak langsung (perwakilan) menjadi pemilihan langsung baik presiden dan wakil presiden, pasangan kepala daerah dan anggota legislatif. Untuk menghindari dampak buruk pemilihan umum secara langsung, Pemerintah mengesahkan peraturan terkait dengan tindak pidana pada pemilihan umum. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang termuat dalam peraturan, serta contoh nyata dari tindak pidana tersebut dibahas dengan rinci dalam karya tulis ini dimana yang digunakan sebagai dasar adalah Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN-Pml. Pada putusan tersebut dicari sebuah inti yakni terkait nilai keadilan dan kemanfaatan atas putusan yang telah dibedah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian terkait dengan permasalahan sebagaimana disebut di atas dibedah menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan mengkaji permasalahan menggunakan bahan-bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, teori, dan sebagainya. Pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 bersifat lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait dengan subjek hukumnya, tidak terdapat perbedaan pengaturan dengan subjek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni hanya orang atau naturlijk persoon saja. Terkait dengan perbuatan yang dilarang, dicakup secara luas dan telah memenuhi kebutuhan dalam rangka pengaturan terkait dengan tindak pidana yang mungkin dapat terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah. Slamet dalam Putusan No. 45/Pid. Sus/2015/PN.Pml melakukan perbuatan berupa melakukan kampanye dengan memanfaatkan kegiatan sosialisasi PKH, yang didanai dengan menggunakan anggaran Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan di Balai Desa Bongas Kecamatan Watukumpul. Pada persidangan dibuktikan bahwasanya Slamet bukan merupakan tim sukses dan relawan pasangan nomor urut dua yang terdaftar di KPUD Kabupaten Pemalang. Formulasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 perlu untuk dilakukan pembenahan, terutama terkait dengan penggunaan frasa “dan”, “atau”, dan “dan/atau”. Kesalahan penggunaan frasa dapat berakibat terhadap tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang maupun perbuatan. Perlu formulasi ulang terhadap pengaturan tersebut. Selain itu, hubungan antara seseorang dengan pasangan calon yang diuntungkan seharusnya tidak hanya dilihat dari formalitasnya saja, melainkan juga harus dilihat secara substantif sehingga dapat memberikan keadilan bagi kompetitor pasangan calon yang diuntungkan. Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemilukada

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	11 Nov 2019 02:22
Last Modified:	11 Nov 2019 02:22
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12939

Actions (login required)

View Item