Kurniawan, Ervan (2018) TINJAUAN YURIDIS PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN BERBEDA KEWARGANEGAAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Semarang Timur). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (2MB) | Preview |
|
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
||
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
||
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
||
|
Text
Cover.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
lampiran.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (903kB) | Preview |
Abstract
Perkawinan berbeda kewarganegaraan adalah perkawinan antara dua orang yang bertempat tinggal di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dalam proses pelaksanaan perkawinan campuran ada banyak kendala dan persoalan yang sering timbul. Dan bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran serta apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perkawinan campuran. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran serta mengetahui apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tekhnik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini melakukan Wawancara di Kantor Urusan Agama Kabupaten Semarang. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa proses pelaksanaan perkawinan berbeda kewarganegaran dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat materiil yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak. Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak. Para pihak yang hendak melaksanakan perkawinan harus menyiapkan beberapa persyaratan berupa surat permohonan dan pernyataan bersama kedua mempelai, akte kelahiran / Paspor bagi Warga Negara Asing, kartu Tanda Penduduk (identitas) atau surat keterangan domisili, surat bukti kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, surat ijin atau keterangan dari konsulat / kedutaannya yang dinamakan Certificate Of Ability to Marry, surat keterangan tidak / belum kawin atau surat perceraian dari Pengadilan Negeri setempat (bagi mempelai yang sudah pernah kawin), surat keterangan / ijin orang tuanya bagi mempelai yang belum berumur 21 tahun (dua puluh satu) tahun, surat keterangan sehat dari dokter, serta pas photo. Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan perkawinan campuran adalah masalah kesahan perkawinan, masalah pencatatan, masalah harta benda perkawinan, masalah perceraian, status anak, serta masalah warisan. Kata kunci : Perkawinan berbeda kewarganegaraan , Pelaksanaan Perkawinan,
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 30 Apr 2019 02:02 |
Last Modified: | 30 Apr 2019 02:02 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12168 |
Actions (login required)
View Item |