REKONSTRUKSI PERAMPASAN ASET DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARAnAKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

Imanuddin, Muhammad (2018) REKONSTRUKSI PERAMPASAN ASET DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARAnAKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (20kB) | Preview
Preview	Text babI.pdf Download (271kB) | Preview
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB)
	Text babVI.pdf Restricted to Registered users only Download (41kB)
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text Daftarisi.pdf Download (20kB) | Preview
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (595kB) | Preview

Abstract

Korupsi mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan korban, negara harus memiliki penegakan hukum dan strategi pemberantasan yang ampuh dan dapat mengembalikan kerugian semaksimal mungkin kepada korbannya. Negara sebagai pihak yang paling dirugikan oleh tindak pidana korupsi harus mengupayakan pengembalian aset yang telah dikorupsi Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana, khususnya mengenai rekonstruksi hukum terhadap pengguna narkotika yang berbasis nilai keadilan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach ). Rekonstruksi perampasan aset dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan, yaitu dengan memformulasikan Undang-Undang Perampasan Aset, dan terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada bagian penjelasan mengenai kewenangan Jaksa untuk mengajukan menempatkan terpidana dalam pengampuan melalui kepailitan berdasarkan kepentingan umum, yaitu perluasan ruang lingkup kepentingan umum pada huruf f, yakni : Dalam rangka pengembalian negara hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi, dapat dikenakan terhadap harta yang akan ada di kemudian hari sebagaimana diterapkan dalam hal kepailitan. Kata Kunci : Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, dan Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 02:07
Last Modified:	30 Apr 2019 02:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12161

Actions (login required)

View Item