REKONSTRUKSI KEBIJAKAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI POLDA JATENG BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

Hartono, Hartono (2018) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI POLDA JATENG BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (95kB) | Preview
[img]
Preview
Text
babI.pdf

Download (393kB) | Preview
[img] Text
babII.pdf
Restricted to Registered users only

Download (486kB)
[img] Text
babIII.pdf
Restricted to Registered users only

Download (399kB)
[img] Text
babIV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (315kB)
[img] Text
babV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (243kB)
[img] Text
babVI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (80kB)
[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (671kB) | Preview
[img]
Preview
Text
daftar_pustaka.pdf

Download (100kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftarisi.pdf

Download (632kB) | Preview
[img]
Preview
Text
pernyataan_publikasi.pdf

Download (585kB) | Preview

Abstract

Proses diversi dimana anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, pembina pidana, petugas departemen kehakiman, dan sekolah. Kemudian anak tersebut secara suka rela mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dasar yuridis terbentuknya diversi yaitu mengacu pada Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, Undangundang Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam ketentuan-ketentuannya tetap mempertimbangkan aspek perlindungan khusus bagi anak (ABH). Disamping itu proses diversi didukung oleh Surat Edaran Kapolri Nomor 7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:1) Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan diversi dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 2) Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala kebijakan diversi penyidikan dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.3) Untuk mengkaji dan merekonstruksi kebijakan diversi dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berdasarkan hukum progresif. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau Sosio-Legal Approach, karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku nyata manusia. Penelitian ini mencoba menelusuri secara mendalam (indepth) dan nyata terhadap sebuah fenomena Kebijakan Formulasi hukum pidana dari konteks sosial. Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, maka hasil penelitiannya adalah: 1) Kebijakan diversi dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversi. Hal ini juga dikuatkan oleh Perma 4 Tahun 2014. Pelaksanaan diversi prosentase terbesar di Kepolisian Daerah Jawa Tengah baru berjalan 15%, hal ini bisa dikatakan belum efektif. 2) Kendala kebijakan diversi ialah perkara tindak pidana anak ancamannya 7 tahun keatas, permasalahan jika orangtua adalah tokoh masyarakat, pihak korban sudah ada intervensi, kemampuan penyidik belum optimal, tidak ada kesepakatan antara korban dan pelaku. 3) Rekonstruksi pada Pasal 10 dengan menambah satu ayat menjadi ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga berbunyi : Orangtua yang lalai mendidik dan mengawasi anak dikenai sanksi berupa kerja sosial, mendidik dan membiayai anak beserta pemerintah untuk menjadi anak yang baik, sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana yang dilakukan anak tersebut. Kata Kunci : Rekontruksi, Kebijakan Diversi, Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 30 Apr 2019 02:07
Last Modified: 30 Apr 2019 02:07
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12156

Actions (login required)

View Item View Item