REKONSTRUKSI REGULASI TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus di BUMD Provinsi Kepulauan Riau)

SURYADI, SURYADI (2018) REKONSTRUKSI REGULASI TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus di BUMD Provinsi Kepulauan Riau). Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text babI.pdf Download (655kB) | Preview
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text babVI.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB)
Preview	Text Cover.pdf Download (609kB) | Preview
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Download (573kB) | Preview
Preview	Text Daftarisi.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (577kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD. Ada tiga hal yang harus diperhatikan terkait dengan tujuan dari pembentukan BUMD. Pertama, BUMD dibentuk agar memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Kedua, untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yeng bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi da reah masing. Ketiga, untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dan ketiga tujuan tersebut belum dapat diwujudkan dengan baik karena belum adanya atau lemahnya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMD yang dibuktikan dengan lemahnya peraturan perundang-undangan terkait tata kelola BUMD tersebut. Dan hal tersebut terlihat pada pengelolaan BUMD di Provinsi Kepulauan Riau. Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah memberikan arah untuk pengelolaan BUMD yang baik, sehingga peneliti merumuskan permasalahan; (1) Bagaimana implementasi regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini?(2) Bagaimana problematika implementasi regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini? (3) Bagaimana rekonstruksi regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbasis Keadilan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan penelitian hukum empiris bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hasil penelitian ini adalah 1). Implementasi regulasi tata kelola BUMD saat ini dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif manajemen strategik yang dilakukan oleh BUMD di Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan maksimal dan masih kurang sesuai dengan Pedoman Pokok Komite Nasional Kebijakan Governance. 2). Problematika implementasi regulasi tata kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Riau adalah belum adanya atau lemahnya peraturan perundang- undangan terkait tata kelola BUMD; adanya praktek mismanagement yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan; kurangnya kompetensi SDM; dan beberapa permasalahan permodalan maupun investasi. 3). Rekonstruksi nilai regulasi tata kelola BUMD yang berbasis keadilan adalah untuk mewujudkan BUMD yang menguntungkan dan mensejahterakan rakyat dengan melakukan rekonstruksi hukum terhadap Pasal 343 ayat (1) huruf g Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan merekonstruksi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2006 dengan membuat aturan tentang tata cara penyertaan modal dan tata kelola perusahaan yang baik. Kata Kunci : Rekontruksi,Tata Kelola, Badan Usaha Milik Daerah, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 02:03
Last Modified:	30 Apr 2019 02:03
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12154

Actions (login required)

View Item