A R I A N S Y A H, A R I A N S Y A H (2018) REKONSTRUKSI HUKUM PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DALAM MENJAMIN AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PERADILAN YANG ADIL BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (95kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (747kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB) |
|
|
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) |
|
|
Text
babVI.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (586kB) | Preview |
|
|
Text
Cover.pdf Download (584kB) | Preview |
|
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (158kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (57kB) | Preview |
|
|
Text
lampiran.pdf Download (80kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Pada proses persidangan perkara pidana sering dijumpai orang tidak mampu berkedudukan sebagai terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana yang mewajibkan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak bisa secara maksimal mempergunakan hak-haknya selama proses persidangan karena penasihat hukum yang telah ditunjuk tidak melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap terdakwa. Dalam perkara perdata, orang tidak mampu bertindak sebagai Penggugat/Tergugat/Pemohon tidak mengerti proses beracara dan tidak dapat menyusun argumen dalam rangka meneguhkan haknya dikarenakan tidak mempunyai keahlian. Penyelesaian permasalahan hukum yang dibantu Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri membawa sejumlah keuntungan dan manfaat, namun disamping itu juga terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak atas bantuan hukum tidak efektif dan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri serta melakukan rekonstruksi hukum terhadap pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri dalam menjamin akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme dan penelitian ini bersifat deskriptif dengan dilengkapi penelitian eksploratif dan eksplanatori, dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dilengkapi penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan sosiolegal (sosiolegal studied). Sumber data penelitian diperoleh dari dara primer dan sekunder. Pengumpulan data primer melalui pengamatan dan wawancara sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil penelitian, karya ilmiah, dan lain-lain yang relevan. Analisis terhadap data primer menggunakan teknik analisis interaktif oleh Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. Sedangkan analisis data sekunder menggunakan metode logika deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan upaya dalam memenuhi hak konstitusional warga negara dan perwujudan memanusiakan manusia, yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Penelitian ini juga menghasilkan rekonstruksi hukum yang terdiri dari rekonstruksi nilai yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana pada butir-butir Pancasila dalam sistem hukum meliputi : substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum antara lain dengan melakukan harmonisasi perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum agar tidak tumpang tindih, melakukan peningkatan kesadaran dan komitmen berupa integritas dan kredibilitas serta akuntabilitas aparat penegak hukum serta melakukan penyuluhan hukum dan pendidikan hukum serta mendorong terbangunnya komitmen dalam pemberian dan pemenuhan hak atas bantuan hukum, serta rekonstruksi yuridis yaitu perlunya penegasan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, berkaitam kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap perkara yang mewajibkan untuk didampingi penasihat hukum/kuasa hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pelayanan bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri sampai dengan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Kata-kata kunci: Rekonstruksi Hukum, Pos Bantuan Hukum, Keadilan Bermartabat
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 02:06 |
| Last Modified: | 30 Apr 2019 02:06 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12141 |
Actions (login required)
 |
View Item |
