HUMAIDA, ANISA (2018) PERALIHAN STATUS TANAH DARI HAK MILIK MENJADI TANAH NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI HAK ATAS TANAH PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEMALANG - BATANG). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (368kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (719kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (643kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB) |
|
|
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB) |
|
|
Text
Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (487kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (499kB) | Preview |
|
|
Text
lampiran.pdf Download (81kB) | Preview |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (448kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Penelitian dengan judul : “Peralihan Status Tanah Dari Hak Milik Menjadi Tanah Negara Berbasis Nilai Keadilan (Studi Tentang Pemberian Ganti Rugi Hak Atas Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Pemalang – Batang).”, bertujuan untuk mengetahui mengapa pembangunan Jalan Tol Pemalang - Batang belum berbasis keadilan dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, spesifikasi penilitian, Deskriptif Analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara kualitatif, permasalahan dianalisis menggunakan teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Lokasi Penelitian di Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, meghasilkan pada pokoknya (1) penyebab terjadinya pembangunan jalan tol Pemalang Batang belum berbasis keadilan diantaranya yaitu masyarakat menganggap pihak Panitia Pengadaan Tanah kurang transparan dalam menentukan besaran nilai ganti rugi, adanya ketidakpastian dalam pengaturan dasar acuan yang dijadikan penilaian dalam pemberian ganti rugi, sehingga menimbulkan ketidakpastian juga yang dirasakan oleh warga terdampak,. (2) Beberapa solusi alternatif terhadap minim¬nya perlindungan hukum yang diterima oleh pemegang hak tanah dalam pen¬gadaan tanah untuk pembangunan Tol Pemalang-Batang, yaitu musyawarah penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang diterima oleh pemegang hak atas tanah dilakukan secara transparan, sehingga keinginan pemegang hak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak menurut pemegang hak mendapat banyak perhatian dan mengenai bentuk serta besarnya ganti kerugian tetap panitia yang menentukan dan penolakan dari pemegang hak milik atas tanah mengenai besarnya ganti kerugian yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah diharapkan membawa kebaikan bagi pemegang hak atas tanah, Pemerintah perlu meninjau kembali aturan-aturan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga menjadi lebih sederhana namun tegas dan jelas, khususnya dalam hal penentuan besaran harga dalam pemberian ganti rugi, komitmen bersama antara pemerintah dengan pemilik tanah mengenai rencana pembangunan dapat diupayakan melalui penyusunan rencana pembangunan tol yang melibatkan masyarakat di masing-masing wilayah tentunya dengan transparan dan partisipatif. Kata kunci : Peralihan status tanah hak milik, tanah negara, ganti rugi
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 02:05 |
| Last Modified: | 30 Apr 2019 02:05 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12131 |
Actions (login required)
 |
View Item |
