TINJAUAN YURIDIS TANAH KASULTANAN TERKAIT TANAH DESA MENURUT PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Kuncoro, Damar Dwi (2018) TINJAUAN YURIDIS TANAH KASULTANAN TERKAIT TANAH DESA MENURUT PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text babI.pdf Download (399kB) | Preview
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (681kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
Preview	Text Cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text Daftarisi.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text lampiran.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (390kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Latar belakang dari penelitian ini adalah terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dalam salah satu ketentuannya memuat mengenai kekayaan desa yang berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa. Sedangkan status tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tanah Kasultanan. Oleh karenanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan tentang kedudukan tanah desa setelah berlakunya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan mengetahui tentang akibat hukum yang akan timbul berkenaan dengan pemanfaatan tanah Kasultanan terkait tanah desa setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, apabila dikaitkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dilakukan dengan carawawancara langsung kepada masyarakat di Kabupaten Sleman Yogyakarta serta Studi Kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengutip data dari berbagai dokumen, informasi dari internet dan media cetak tentang tanah desa dan pemanfaatannya. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengkaji norma-norma hukum terkait tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya tanah Kasultanan Yogyakarta untuk kemudian diadakan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.Diharapkan dapat memberikan, merefleksikan secara jelas, rinci dan sistematis dengan berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, maka tanah desa yang berasal dari hak anggaduh dan tanah pengganti yang telah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa untuk dilakukan peralihan hak menjadi tanah milik Kasultanan. Penetapan Kasultanan sebagai Badan Hukum yang dapat menjadi subyek hak milik atas tanah mengakibatkan adanya perubahan status lembaga Kasultanan menjadi Badan Hukum yang setara dengan Badan Hukum privat.Konsekuensi dari perubahan tersebut mengakibatkan adanya perubahan pengelolaan tanah Kasultanan dan timbulnya beban kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh lembaga Kasultanan dalam rangka pengelolaan tanah Kasultanan. Kata Kunci : Tanah, Kasultanan, Tanah Desa

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 02:03
Last Modified:	30 Apr 2019 02:03
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12097

Actions (login required)

View Item