PRIHATINI, SRI (2018) PERAN PPAT DALAM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERKAIT FUNGSI SOSIAL ATAS TANAH DI KABUPATEN SRAGEN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (292kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (16kB) |
|
|
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB) |
|
|
Text
Cover.pdf Download (951kB) | Preview |
|
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (291kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
lampiran.pdf Download (81kB) | Preview |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (220kB) | Preview |
Abstract
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis peran PPAT dalam alih fungsi lahan pertanian terkait fungsi sosial atas tanah di Kabupaten Sragen serta menganalisis hambatan-hambatan dan solusi peran PPAT dalam alih fungsi lahan pertanian terkait fungsi sosial atas tanah di Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Sragen. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa: (1) Peran PPAT dalam alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Sragen adalah membantu Kantor Badan Pertanahan setempat dalam mencocokkan data atau inventarisasi data yang meliputi objek tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan, batas-batas tanahnya, subyek atau pemilik/pemegang hak atas tanah dan penguasaan tanah serta penggunaanya, termasuk bangunan, tanaman serta benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang akan terkena pembangunan sebagaimana terdapat dalam sertifikat milik masyarakat tetapi PPAT tidak membuatkan akta peralihan hak seperti dalam praktek jual beli tanah pada umumnya, karena kewenangan untuk melakukan peralihan hak atas tanah adalah panitia pengadaan tanah. Hal ini dikarenakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol termasuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum sehingga ada mekanisme atau prosedurnya tersendiri, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (2) Peran PPAT dalam alih fungsi lahan pertanian terkait dengan fungsi sosial atas tanah, khususnya untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Sragen tidak menemui hambatan yang berarti, karena dalam inventarisasi data kepemilikan hak atas tanah masyarakat telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, apabila kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku, maka hal ini akan dapat mengatasi hambatan yang ada. Kata kunci: Peran PPAT, Alih Fungsi Lahan Pertanian, Fungsi Sosial Atas Tanah
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 19 Jun 2019 06:55 |
| Last Modified: | 19 Jun 2019 06:55 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12078 |
Actions (login required)
 |
View Item |
