IMPLEMENTASI ITSBAT NIKAH SEBAGAI PINTU UNTUK MENDAPATKAN KEKUATAN HUKUM PERKAWINAN TIDAK DICATAT (STUDI ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)

BUDI WASKITO, ACHMAD (2018) IMPLEMENTASI ITSBAT NIKAH SEBAGAI PINTU UNTUK MENDAPATKAN KEKUATAN HUKUM PERKAWINAN TIDAK DICATAT (STUDI ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text babI.pdf Download (500kB) | Preview
	Text BabII.pdf Restricted to Registered users only Download (471kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (600kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
Preview	Text Cover.pdf Download (984kB) | Preview
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Download (322kB) | Preview
Preview	Text Daftarisi.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text Pernyataan_publikasi.pdf Download (608kB) | Preview

Abstract

Abstrak Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian suatu perkawinan haruslah memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum positif. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan peraturan lain. Solusi mengenai masalah perkawinan tidak dicatat dapat ditempuh dengan cara mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 7 ayat (1) KHI perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Di satu sisi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Itsbat Nikah). Itsbat nikah sebagai kewenangan PA perlu adanya payung hukum yang harus setingkat UU atau yang aturan hukumnya termasuk dalam tata urutan perundang-undangan. Itsbat nikah terdapat kendala dalam implementasinya, terkait dengan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang terpisah memungkinkan berdampak pada maraknya perkawinan siri/bawah tangan dan terbukanya poligami liar. Mengingat begitu banyaknya kewenangan Peradilan Agama termasuk itsbat nikah, maka dibutuhkan adanya hukum materiil yang lebih disempurnakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, terutama menyangkut aturan hokum perkawinan yang sah menurut agama berdasarkan syarat dan rukun hokum Islam serta ketegasan sanksi terhadap orang yang mengajukan itsbat nikah terutama pelaku poligami liar setelah UU No. 1 Tahun 1974 berlaku . Persoalan boleh tidaknya itsbat nikah pada Pasal 7 ayat (3) huruf (d) berkenaan dengan batas waktu dilakukannya perkawinan tidak dicatat setelah Tahun 1974, Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dapat dijadikan sebagai alternative mengitsbatkan perkawinan tidak dicatat tanpa batas waktu. Selain itu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman ‎berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami ‎nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”, sebagai dasar pertimbangan dalam menerima dan memutus, namun hakim harus berhati-hati dan tidak semua perkara itsbat nikah dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim. Hakim dapat menerima dan mengabulkan perkara itsbat nikah sepanjang tidak adanya halangan perkawinan. dan dibutuhkan upaya pemerintah mensosialisaikan secara rutin kepada masyarakat betapa pentingnya pencatatan nikah serta akibat buruk jika pernikahannya tidak dicatatkan. Kata kunci : Implementasi Itsbat Nikah, Perkawinan Tidak Dicatat

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 01:33
Last Modified:	30 Apr 2019 01:33
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12059

Actions (login required)

View Item