Hanapiah, Yogi (2018) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM KASUS KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH PENGHADAP PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS Nomor. 1079/Pid.B/2014/Pn.Bdg. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (723kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (211kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (92kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (163kB) | Preview |
|
|
Text
PUBLIKASI_1.pdf Download (257kB) | Preview |
Abstract
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris selain memiliki kewenangan juga memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Notaris dalam hal melaksanakan tugasnya dituntut memiliki keadilan, waspada dan penuh kehati-hatian. Adapun hubungan penulis dalam penelitian ini yaitu adanya satu kasus pemalsuan dalam memberikan keterangan yang dilakukan oleh penghadap pada akta otentik yang dibuat oleh Notaris, Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dari studi kasus yang penulis lakukan pada kasus Nomor. 1079/Pid.B/2014/Pn.Bdg, maka dapat disimpulkan bahwa : Pertanggung jawaban pelaku tindak pemalsuan keterangan dokumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung Nomor. 1079/Pid.B/2014/Pn.Bdg memenuhi unsur pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana pemalsuan keterangan dokumen tersebut, karena terdakwa mempunyai unsur kesengajaan dalam melakukan tidak pemalsuan keterangan dokumen tersebut, Karena dalam hal ini terdakwa merupakan pelaku utama sedangkan pada hal ini juga Notaris sebagai pembuat akta yang sangat dituntut untuk profesional dalam melakukan jabatannya tanpa memihak atau memberikan saran dan masukan kepada penghadap sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah hukum serta hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam tesis ini. Adanya akibat hukum yang timbul dari kasus tersebut yaitu seorang yang menjabat sebagai notaris akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Pengadilan atau dalam Persidangan, tetapi disini salah satu yang harus diketahui bahwa seorang notaris mencatat dan membuat akta sesuai dengan permintaan dan keterangan penghadap, tetapi pada kenyataannya notaris seringkali berurusan dengan hukum, dalam hal ini bisa menjadi saksi ataupun bisa juga menjadi tersangka yang ditetapkan oleh Kepolisian, sedangkan pada faktanya notaris hanya mencatatkan apa yang penghadap minta dan penghadap katakan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Akta Otentik, Pemalsuan Keterangan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Oct 2018 07:03 |
| Last Modified: | 30 Oct 2018 07:03 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11946 |
Actions (login required)
 |
View Item |
