STATUS KEPEMILIKAN TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Muliana, Muliana (2018) STATUS KEPEMILIKAN TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (777kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (381kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (645kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text PUBLIKASI_1.pdf Download (294kB) | Preview

Abstract

Suatu perkawinan campuran akan membawa akibat hukum kepada para pihak yang melakukannya yaitu antara lain berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan campuran antara lain kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa tanah dan segala sesuatu yang karena alam, karena tindakan manusia, karena peruntukan atau tujuannya melekat pada tanah. Penelitian ini menelaah mengenai status kepemilikan tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian menggunakan deskriptif analitis serta sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Permasalahan dianalisis menggunakan teori keadilan dan kepastian hokum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tidak dapat memiliki hak atas tanah karena adanya pencampuran harta bersama, kecuali jika mereka memiliki perjanjian kawin. Perjanjian kawin akan membebaskan WNI yang menikah dengan WNA dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA. Dimana Warga Negara Indonesia yang menikah dengan orang asing harus melepaskan kepemilikan hak atas tanahnya dalam jangka waktu satu tahun, Dengan demikian, maka dengan adanya pembatasan sebagaimana tercamtum dalam Pasal 21 ayat (3) tersebut maka hak seorang WNI dalam sebuah perkawinan campuran adalah sepenuhnya tergantung pada perjanjian kawin. Sehingga kurang terpenuhinya perlindungan hukum terhadap hak-hak Warga Negara Indonesia dan keadilan hukum bagi Warga Negara Indonesia terhadap hak-haknya akibat perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan, adalah untuk memberikan keadilan, ketentraman serta kepastian hukum kepada suami-istri, anak-anak, dari harta kekayaan perkawinan demi menjamin masa depan. Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Warga Negara Indonesia (WNI), Perjanjian Kawin.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Oct 2018 07:03
Last Modified:	30 Oct 2018 07:03
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11945

Actions (login required)

View Item