Sulistiani, Sulistiani (2018) KERJASAMA NOTARIS – PPAT TERHADAP BANK DI DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (280kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (12kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (164kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (319kB) | Preview |
|
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB) |
||
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) |
||
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (229kB) | Preview |
|
|
Text
PUBLIKASI_1.pdf Download (116kB) | Preview |
Abstract
Pelaksanaan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Bank tidak telepas dari peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kegiatan antara bank dan debitur yang melakukan peralihan jaminan Hak Tanggungan tersebut sangat berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian diantara mereka. Dari pandangan perbankan, akta Notaris merupakan alat bukti yang kuat dan menjadi perlindungan bagi bank dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dari perjanjian jaminan Hak Tanggungan. Problematik penelitian ini adalah : Bagaimana Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan?; dan Apakah Kelemahan-kelemahan dan solusi kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (undang-undang, pendapat para ahli dan literatur-literatur buku mengenai tesis ini). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Kerjasama notaris dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan pihak perbankan adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit. Adapun kelemahan kerjasama Notaris-PPAT terhadap Bank dalam pembuatan APHT sehingga menyebabkan perjanjian kredit tersebut diundur yaitu berpeluang karena terdapat kelalaian petugas bank, kepala seksi bagian kredit yang bersangkutan berhalangan serta jarak antara Kantor Notaris-PPAT rekanan dengan kantor bank terlampau jauh. Atas dasar kelemahan diatas maka solusinya adalah sebelum dilakukan pembuatan perjanjian kredit terlebih dahulu pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembuatan perjanjian melakukan pengecekan bersama tentang kepastian sertifikat agar tidak terjadi ditemukannya sertifikat belum balik nama pada waktu akan merealisasikan perjanjian tersebut, selain itu para pihak yang berkepentingan harus benar-benar sepakat terhadap waktu yang sudah ditentukan bersama Saran kepada pihak hak sebaiknya dalam mempersingkat waktu proses pembuatan perjanjian kredit hendaknya bank membuat kesepakatan janji terlabih dahulu untuk melakukan realisasi perjanjian kredit yang valid dengan kesemua pihak yang bersangkutan untuk diharapkan hadir tepat waktu. Kata Kunci : Notaris, PPAT dan Bank
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 30 Oct 2018 03:36 |
Last Modified: | 30 Oct 2018 03:36 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11944 |
Actions (login required)
View Item |