Jalal, Abdul (2018) KETERLIBATAN PEJABAT NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN DALAM PEMALSUAN DOKUMEN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (158kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (13kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (19kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (367kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (171kB) | Preview |
|
|
Text
PUBLIKASI_1.pdf Download (65kB) | Preview |
Abstract
Pertanggungjawaban pidana, seorang notaris dapat dikenakan pidana KUHP penyertaaan yang ada pada pasal 55 dan pasal 56 angka (1) dan (2), akibat kelalaiannya atas pmalsuan surat yang dilakukan oleh pekerja notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan pejabat notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan tindak kejahatan dalam pemalsuan dokumen dan menganalisis pertanggungjawaban atas keterlibatan pejabat notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan tindak kejahatan dalam pemalsuan dokumen Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (undang-undang, pendapat para ahli dan literatur-literatur buku mengenai tesis ini). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa akibat hukum bagi notaris yang melakukan pemalsuan dokumen yaitu pihak penghadap/korban mengalami derita kerugian atas terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris. Akta palsu yang telah dibuat dapat dibatalkan. Pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata kepengadilan serta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dikenakan Sanksi Administratif/Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Pengawas dan Sanksi Keperdataan pasal 1365 KUHPerdata tentang ganti kerugian. Pertanggungjawaban pidana bagi seorang notaris apabila terbukti notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat maka notaris bertanggungjawab secara pribadi atas apa yang menjadi tugas serta kewenangnnya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seorang notaris dapat dikenakan pidana penyertaaan yang ada pada pasal 55 dan pasal 56 angka (1) dan (2), akibat kelalaiannya atas pmalsuan surat yang dilakukan oleh pekerja notaris. Saran kepada pemerintah bahwa pemerintah hendaknya memberikan pelatihan khusus terhadap notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalahan yang fatal dimana membawa dampak pengaruh buruk yang dapat merugikan baik dari para pihak-pihak tertentu maupun diri sendiri dalam pembuatan akta otentik dan menindak secara tegas perbuatan notaris dimana diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi notaris yang dapat dikualifikasikan dalam tersangka tindak pidana.. Kata Kunci : Notaris, Tindak Pidana, Pemalsuan Dokumen.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Oct 2018 03:35 |
| Last Modified: | 30 Oct 2018 03:35 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11938 |
Actions (login required)
 |
View Item |
