Sutikna, Aluysius (2018) IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLRES REMBANG. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (661kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (359kB) | Preview |
|
|
Image
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.jpg Download (757kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (198kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (380kB) | Preview |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (607kB) |
||
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB) |
||
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (204kB) | Preview |
Abstract
Tesis dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang”. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1) Bagaimana Implementasi berlakunya UU RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan apakah dapat mengoptimalkan terhadap penyidikan / penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang ? 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 ? 3) Bagaimana solusi terhadap kendala penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 ? Tujuan penelitian dalam penelitian ini : 1) Mendeskripsikan studi kasus tindak pidana korupsi sejak berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 studi kasus di Satreskrim Polres Rembang. 2) Menganalisis kendala–kendala yang dihadapi oleh penyidik satreskrim Polres Rembang dalam penanganan tindak pidana korupsi sejak berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 studi kasus di Polres Rembang. 3) Menganalisis solusi terhadap kendala penanganan tindak pidana korupsi di satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014. Analisis teori : 1) Teori Kepastian Hukum yitu kepastian hukum secara normatif dan mengatur secara jelas dan logis tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) 2).Keadialn Hukum bahwa hukum berlaku untuk umum dan harus sesuai dengan cita cita keadilan dalam masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Rembang terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Rembang ditindak lanjuti dengan pengembalian keuangan atas kekurangan volume ke Kas Daerah Kab. Rembang oleh pelaksana pekerjaan sudah mengembalikan keuangan ke Kas Daerah Kab. Rembang atas kekurangan volume tersebut. Berdasarkan Surat Telegram dari Kapolda Jateng ST / 2386 / VIII / 2016 Tanggal 19 Agustus 2016 ditekankan hal sebagai berikut “JIKA DLM PROSES LIDIK ADA PENGAMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KE KAS NEGARA AGAR LIDIK TDK DITINGKATKAN KE TINGKAT SIDIK” karena dalam perkara ini kerugian negara sudah dikembalikan ke Kas Negara / Daerah maka perkara ini tidak ditingkatkan ke Proses Penyidikan dan penyelidikan dihentikan. 2) Pemberian diskresi kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state yang mengesampingkan peran asas legalitas. 3) Permasalahan mengenai penyalahgunaan diskresi yang melampaui batasannya hendaknya diberikan rumusan mengenai sanksi pidana sebagai pengikatnya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 30 Oct 2018 03:18 |
Last Modified: | 30 Oct 2018 03:18 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11872 |
Actions (login required)
View Item |