KORELASI ANTARA TINGGINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IJIN (PETI) DENGAN DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA (Studi di Satreskrim Polres Rembang)

Kristiawan, Arif (2018) KORELASI ANTARA TINGGINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IJIN (PETI) DENGAN DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA (Studi di Satreskrim Polres Rembang). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER.pdf Download (781kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (537kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Image PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.jpg Download (1MB) | Preview

Abstract

Latar belakang penelitian ini ialah tingginya tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Hal tersebut bisa saja terjadi sehubungan dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ancaman pidana dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan pertambangan. Menurut data yang didapat, dari tahun 1997 sampai 2016, dari 206 perusahaan yang terdaftar memiliki ijin penambangan hanya sekitar 70 perusahaan saja yang masih memiliki ijin aktif sampai 2017, sisanya memilih tidak memperpanjang ijin karena menganggap proses perijinan lebih sulit. Rumusan masalah di jurnal ini yaitu 1) bagaimana kewenangan penerbitan IUP menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba serta peraturan pelaksanaannya dihubungkan dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI); 2) apa aktor Penyebab Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Rembang Meningkat dari Tahun ke Tahun Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan 3) Solusi apa yang diperlukan untuk mengurangi penambangan tanpa izin (PETI) setelah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tesis ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis dan pengambilan data melalui wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Hasil penelitian ini, pengaturan kewenangan penerbitan IUP menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya dihubungkan dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) berisi pokok pikiran dimana UU No. 4 Tahun 2009 bersifat hukum pidana administrasi dan UU No. 23 Tahun 2014 berwenang memberikan perizinan usaha pertambangan bercorak sentralistik terbukti dari pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi. Faktor penyebab kasus tindak pidana PETI yang meningkat dari tahun ke tahun yaitu dari aspek sosial & ekonomi, perizinan dan penegakan hukum. Solusi untuk mengurangi PETI setelah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 dengan mengakomodasi masyarakat penambang dalam konsensus perusahaan (organisasi) dalam skema legal Kata Kunci: tindak pidana, pertambangan, perijinan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Oct 2018 03:16
Last Modified:	30 Oct 2018 03:16
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11858

Actions (login required)

View Item