Mustofa, Hasyim (2017) PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI GUNA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (630kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (225kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (148kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (360kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pembangunan nasional menuju ketahanan nasional berlandaskan Pancasila dan UUD RI 1945 ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adil dan makmur secara merata baik dari segi material maupun spiritual. Salah aspek pembangunan nasional yaitu di bidang pertanahan bersumber dari ruh Pasal 33 UUD Negara Tahun 1945. Norma ini kemudian dijabarkan secara dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan. Tentunya, hal ini jasa hukum Notaris sebagai pengemban profesi hukum (rechtsbeofenaar) dalam bentuk Akta misalnya Akta Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB), Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi dan lain sebagainya sebagai alat bukti yang sempurna (volledig bewijs/probatio plena). Basis teori Pembangunan nasional menuju ketahanan nasional disandarkan pada Teori Hukum Pembangunan diserap dari paradigma hukum yaitu hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool social of engineering). Tipe penelitian hukum dalam peneletian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Produk hukum Notaris adalah Akta yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Pembuatan Akta PPJB berkaitan dengan pertanahan beranjak dari Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun Notaris dalam menjalan tugas dan kewenangannya selaku demikian harus memperhatikan aspek formal dan materil. Dalam hal ini, terdapat beberapa kendala diantaranya status tanah dan dan Notaris tidak berwenang menjalankan Jabatan di luar kedudukannya (ratione loci). Notaris dapat membuat akta untuk tanah yang belum bersertifikat dan yang sudah bersertifikat. Notaris juga dapat membuatkan aktanya menggantikan akta autentik yang seharusnya dibuat oleh PPAT terhadap tanah tersebut. Alasan-alasan pembenar untuk melakukan hal tersebut misalnya sertifikat induk belum dipecah-pecah atau tanah absentie. Untuk dapat meningkatkan fungsi Notaris sebagai PPAT, khususnya untuk Akta Peralihan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi maka diharapkan kepada masyarakat hendaknya dapat memanfaatkan fungsi Notaris agar memperoleh alat pembuktian yang autentik. Sebaliknya, Notaris harus tetap berhati-hati pada saat menerima alat bukti yang diberikan para penghadap agar akta yang dibuatnya tidak mengandung cacat hukum. Notaris harus memahami struktur hukum dan subtansi hukum serta mengimplementasikan budaya hukum sebaik mungin, Kode Etik Notaris sebagai jarum kompas untuk dijadikan pedoman sehingga praktek kesehariannya tidak menimbulkan penyimpangan dan pelanggaran terhadap melanggar ketentuan hukum yang berlaku seperti UUJN, KUHPerdata, KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:37 |
| Last Modified: | 04 Dec 2017 02:37 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8670 |
Actions (login required)
 |
View Item |
