Sodik, Sodik (2017) PERAN PPAT DALAM PERKARA PENGUASAAN SEPIHAK ATAS TANAH HARTA WARISAN (Putusan P.A. Sbr. No : 2594/Pdt.G/2015). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (565kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (169kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (106kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (328kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (103kB) | Preview |
Abstract
Tesis dengan judul “Peran PPAT dalam Perkara Penguasaan Sepihak Atas Tanah Harta Warisan (Putusan P.A. Sbr No.2594/Pdt.G.2015)” bertujuan untuk mengetahui peran PPAT dalam membuat Akta Pembagian Hak Bersama setelah keluarnya putusan, sehingga apabila terjadi hal terkait masalah sengketa kewarisan jangan langsung diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan, sebaiknya para ahli waris terlebih dahulu datang ke kantor PPAT untuk berkonsultasi, agar dijelaskan mekanisme penyelesaiannya serta di buatkan akta terkait pembagian waris sesuai peristiwa hukumnya. Penelitian ini mengggunakan pendekatan yuridis empiris, Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Berdasarkan metode tersebut penelitian menghasilkan pada pokoknya (1) Mekanisme pembagian waris menurut Putusan Pengadilan Agama Sbr No.2594/Pdt.G.2015 yang isinya mengembalikan dan membagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris, yang selanjutnya terjadi kesepakan antara para ahli waris untuk menjual bagian warisnya kepada salah satu ahli waris, selanjutnya perlu adanya tindakan hukum agar ahli waris yang yang memperoleh haknya bisa mendapatkan kepastian hukum Pasal 111 PMA nomor 3 tahun 1997,KHI pasal 171-176,(2) Proses prmbuatan APHB setelah keluarnya Putusan P.ASbr No.2594/Pdt.G.2015, pada umumnya sama dengan alasan-alasan yuridis terkait pembuatan APHB yang menyatakan bahwa tanah yang merupakan warisan belum didaftar wajib dilampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kewarisan dalam proses pendaftaran haknya sebagaimana tersebut dalam pasal 42 ayat 2 PP.24/1997, Pasal 37 ayat (1) PP 24/97,Pasal 136 PMA,(3) Kendala dan solusi dalam pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) masih adanya keengganan dari masyarakat untuk membuat akta otentik Akta Pembagian Hak Bersamadi hadapan PPAT Karena preoses pembuatannya memerlukan proses cukup lama, rumit dan biaya mahal, PPAT dapat melakukan penyuluhan hukum tetang tugas dan peran PPAT, pendaftaran tanah serta pentingnya masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum atas tanah yamg dimikinya. Kata kunci : Putusan, PPAT, APHB
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:36 |
| Last Modified: | 04 Dec 2017 02:36 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8662 |
Actions (login required)
 |
View Item |
