AKIBAT HUKUM VERIFIKASI DAN VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH DINAS PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TERHADAP AKTA PPAT DI KABUPATEN TEGAL

JUNAIDI, JUNAIDI (2017) AKIBAT HUKUM VERIFIKASI DAN VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH DINAS PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TERHADAP AKTA PPAT DI KABUPATEN TEGAL. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (495kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (9kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (11kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (319kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (180kB) | Preview

Abstract

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan metode Yuridis Empiris, dimana dalam pengumpulan data yang ada dilapangan dengan cara wawancara terhadap pihak dan instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti kemudian dikaji dengan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan , kaidah hukum maupun teori ilmu hukum. Dalam penelitian ini didapatkan hasil yang pada pokoknya : Akibat Hukum Verifikasi dan Validasi terhadap BPHTB oleh DPPKAD terhadap Akta PPAT di Kabupaten Tegal adalah : (1) Akibat hukum dari sistem verifikasi dan validasi pembayaraan BPHTP yang diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2012 mengenyampingkan prinsip Self Assestment karena perhitungan wajib pajak tidak diakui oleh petugas dalam menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Sehingga Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2012 tidak sesuai dengan dengan peraturan perundangan yang berada diatasnya, sehingga dapat dibatalkan demi hukum. (2) Akta PPAT selama memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, serta dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dengan berdasarkan undang-undang sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata mempunyai hukum yang mengikat sebagaimana kekuatan hukum akta otentik, meskipun tidak dilaksanakan dalam verifikasi dan validasi penentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Asset Daerah di Kabupaten Tegal. Kata kunci : Akibat Hukum, Verifikasi dan Validasi, BPHTB

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	04 Dec 2017 02:35
Last Modified:	04 Dec 2017 02:35
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8659

Actions (login required)

View Item