KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL DAN PELAKSANAANYA MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012

Tarigan, Mira Era Rahmayani (2016) KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL DAN PELAKSANAANYA MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB I_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pajak Pertambahan Atas Kegiatan Membangun Sendiri diatur dalam Pasal 16 C Undang-undang nomor 11 tahun 1994 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2000. Secara lebih khusus Pajak Pertambahan Atas Kegiatan Membangun Sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 yang mengatur antara lain bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Atas Kegiatan Membangun Sendiri dibatasi untuk bangunan lebih dari 200 m². Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembangunan Rumah Sendiri menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012, bagaimana pengawasan dan penegakan hukumdalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembangunan Rumahsendiri, apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pembangunan rumah sendiri. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskritif analistis Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri dalam penggunaannya menggunakan Sistem Self Assessment dan prosedur pembayarannya sangat sederhana, karena tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak. Dalam pengawasannya,dalam memperoleh data para Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama memperoleh data dari Dinas Tata Kota Semarang berupa Ijin mendirikan Bangunan (IMB). Hambatan yang dihadapii adalah ketidaktauan masyarakat dan kurangnya sosialisasi atas Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Kata Kunci : PPN,Pembangunan,Rumah, Sendiri

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Oct 2016 04:26
Last Modified:	14 Oct 2016 04:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5597

Actions (login required)

View Item