PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERHITUNGAN NILAI PEMBAYARAN PAJAK ATAS TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 KABUPATEN PEKALONGAN

WIDOASTUTI, RINA (2021) PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERHITUNGAN NILAI PEMBAYARAN PAJAK ATAS TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 KABUPATEN PEKALONGAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (795kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (226kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (311kB)
	Text BAB 1.pdf Download (639kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (368kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (432kB)
	Text Magister Kenotariatan_21301900061_fullpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Pelaksanaan peralihan hak melalui proses jual beli, pada tahap perhitungan nilai pembayaran pajak beberapa kali ditemukan masyarakat yang dengan sengaja secara terang-terangan meminta untuk mengurangi nilai transaksi dari harga yang seharsunya, agar biaya pajak tidak besar. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan nilai transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan di Kabupaten Pekalongan, mengetahui dan menganalisis peran dan tanggungjawab PPAT dalam perhitungan nilai pembayaran pajak atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Kabupaten Pekalongan, dan faktor-faktor yang menghambat PPAT dalam perhitungan nilai pembayaran pajak atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Kabupaten Pekalongan dan bagaimana solusinya. Pendekatan penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiolologis, yaitu penelitian melalui pendekatan undang-undang dan menelaah hukum yang ada permasalahan didalam prakteknya. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, kepustakaan, dan studi dokumen yang kemudian dianalsis menggunakan teori peran, teori tanggung jawab, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan nilai transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan di Kabupaten Pekalongan didasarkan pada perhitungan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Peran dan tanggungjawab PPAT dalam perhitungan nilai pembayaran pajak atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Kabupaten Pekalongan, yaitu kewajiban PPAT dalam membuat akta ialah terlebih dahulu harus pastikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut telah dibayar. Tanggung jawab PPAT adalah membantu klien melakukan pengajuan online dalam website yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Faktor-faktor yang menghambat PPAT adalah website hanya bisa diakses dan yang dapat login adalah PPAT, bukan wajib pajak itu sendiri, terkadang sistem susah untuk diakses dan ataupun eror, serta diperlukan koneksi yang bagus guna kelancaran dalam mengaksesnya. Patokan sebagai dasar pehitungan pembayaran BPHTB tidak jelas, Harga pasar tanah dan/atau bangunan kurang transparan, keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap BPHTB yang rendah, batasan kewajiban PPAT dalam melihat pembayaran BPHTB. Solusi yang diberikan berupa memberikan penyuluhan yang rutin kepada masyarakat dan harus ada aturan yang jelas mengenai perhitungan NPOP. Kata Kunci: Peran dan Tanggung Jawab, PPAT, Pembayaran Pajak

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	02 Jun 2022 07:12
Last Modified:	02 Jun 2022 07:12
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22584

Actions (login required)

View Item