Badan Kesbangpol Kota Semarang membutuhkan ATK yang digunakan untuk kebutuhan kantor. Badan Kesbangpol adalah salah satu instansi pemerintah yang berkewajiban untuk menerapkan akuntansi pemerintahan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlakuan akuntansi persediaan pada Badan Kesbangpol Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang terkait dengan perlakuan persediaan berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari Badan Kesbangpol Kota Semarang kemudian membandingkannya dengan standar akuntansi pemerintahan no 05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi persediaan pada Badan Kesbangpol Kota Semarang sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05. Namun untuk hal penyajiannya, masih ada yang kurang sesuai, hal ini terlihat dari segi Pengakuan pada Badan Kesbangpol Kota Semarang mengakui persediaan pada saat barang benar-benar diterima dan melakukan stock opname setiap bulan pada tanggal 25. Dalam hal pengukuran, Badan Kesbangpol Kota Semarang menyajikan persediaan sebesar harga perolehan. Persediaan diperoleh dengan cara pembelian dan metode perhitungan setelah pengakuan awal menggunakan metode Perpetual FIFO. Untuk Pengungkapan persediaan pada Badan Kesbangpol Kota Semarang masih kurang sesuai dengan PSAP 05, hal tersebut dikarenakan kurang rinci dalam menjelaskan persediaannya.
Kata kunci : Akuntansi Persediaan, Badan Kesbangpol Kota Semarang, Perlakuan