TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA ANTARA PT. POS INDONESIA (PERSERO) PATI DENGAN AGEN POS YANG TIDAK DIBUAT AKTA NOTARIEL

LESTARI, WIJIANI (2021) TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA ANTARA PT. POS INDONESIA (PERSERO) PATI DENGAN AGEN POS YANG TIDAK DIBUAT AKTA NOTARIEL. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (448kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (497kB)
	Text abstrak.pdf Download (312kB)
	Text daftar isi.pdf Download (397kB)
	Text bab 1.pdf Download (503kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (649kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (449kB)
	Text lampiran.pdf Download (600kB)

Abstract

Waralaba merupakan konsep baru dalam pemasaran untuk memperluas jaringan usaha secara cepat dengan cara memberikan merek dagang kepada pihak yang akan menjual dan mempergunakan ciri khas usaha suatu produk barang, makanan dan minuman atau layanan jasa, yang dimiliki oleh pemilik merek dagang. Di dalam berbagai jenis waralaba terdapat perjanjian yang harus disepakati kedua belah pihak. Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang kuat untuk perjanjian waralaba antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pati dengan agen pos yang tidak dibuat akta notariel dan untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjia PT. Pos Indonesia (Persero) Pati dengan agen pos. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan merupakan data primer dimana data yang diperoleh berasal dari hasil penelitian dan wawancara di lapangan. Analisa yang dilakukan berdasarkan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa: perjanjian waralaba PT. Pos Indonesia (Persero) Pati dengan Agen pos merupakan bentuk perjanjian yang menggunakan akta dibawah tangan yang hanya dilakukan oleh para pihak yang bersepakat tanpa melibatkan pejabat umum yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pembuatan akta di dalam sebuah perjanjian menurut Undang-Undang. Perjanjian waralaba PT. Pos Indonesia dengan agen pos tidak dibuat akta notariel karena dalam perjanjian bersifat lokal atau dalam satu wilayah dan telah mendapatkan pengesahan oleh Pimpinan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) dari kantor pusat. Perjanjian waralaba antara PT. Pos Indonesia dengan Agen pos merupakan perjanjian baku tanpa menerapkan asas kebebasan dimana asas kebebasan berkontrak merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak perjanjian menurut Undang-Undang untuk menentukan isi dalam perjanjian, isi perjanjian baku yang dibuat untuk kepentingan salah satu pihak tanpa memperhatikan kepentingan pihak lainnya. Kata kunci : Perjanjian, Waralaba, Akta.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2022 03:26
Last Modified:	12 Jan 2022 03:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21404

Actions (login required)

View Item