KEBIJAKAN PENGATURAN TANAH ABSENTEE OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten)

RISTIANTI, ENDANG (2021) KEBIJAKAN PENGATURAN TANAH ABSENTEE OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (706kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text abstrak.pdf Download (231kB)
	Text daftar isi.pdf Download (250kB)
	Text bab 1.pdf Download (701kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (728kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (518kB)

Abstract

Pengecualian terhadap pemilikan tanah secara absentee diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yang menentukan bahwa sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan-ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai (absentee) yang berlaku bagi para pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) jo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: 1) Pelaksanaan dan Kebijakan Pengaturan Tanah Absentee oleh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. 2) Hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Kebijakan Pengaturan Tanah Absentee oleh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1).Pelaksanaan terhadap pelaksanaan kepemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee) yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil, memberikan peluang bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat memiliki tanah absentee tersebut. Instrumen hukum yang mengatur terkat kepemilikan tanah absentee oleh Pegawai Negeri Sipil / PNS ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 4 Tahun 1977. Adapun pelaksanaan tentang pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kabupaten Klaten, yaitu dengan ketentuan jarak maksimal 8 km ketentuan untuk tanah absentee, apabila melebihi 8 km maka pelaksanaannya tidak bisa dipenuhi. 2) Hambatan dalam Kebijakan Pengaturan Tanah absentee oleh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten berasal dari faktor masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat Kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur tentunya didukung oleh adanya suatu tatanan agar kehidupan menjadi tertib. Oleh karena itu sosialisasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan Kebijakan Pengaturan Tanah absentee oleh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Kata kunci : Tanah Absentee/Guntai, PNS, Tanah Pertanian

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:33
Last Modified:	07 Jan 2022 06:33
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20809

Actions (login required)

View Item