PROSES EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBJEK YANG DI JAMINKAN KEPADA DEBITUR YANG CACAT JANJI (WANPRESTASI)

RANDIYO MUSLIMIN, DJUNAID (2021) PROSES EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBJEK YANG DI JAMINKAN KEPADA DEBITUR YANG CACAT JANJI (WANPRESTASI). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (452kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
	Text abstrak.pdf Download (462kB)
	Text daftar isi.pdf Download (462kB)
	Text bab 1.pdf Download (608kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (824kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (464kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum proses eksekusi hak tanggungan terhadap objek yang di jaminkan kepada debitur yang cacat janji. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis empiris, sumber data diperoleh dari kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, skunder, bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan terhadap debitur wanprestasi bahwa Hal ini dilatarbelakangi oleh pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa “Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Maksud dari pasal ini adalah jika debitur terbukti wanprestasi, maka kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan melalui pelelangan umum dengan ada atau tidak adanya janji menjual yang tertera dalam APHT.Jika dalam APHT tidak terdapat janji atapun objek jaminan mengalami masalah maka eksekusi terhadap objek jaminan tetap melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini didasarkan pada SE23/PN/2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan khususnya butir 3 yang menyatakan bahwa “pelaksanaan lelang tanpa melalui penetapan pengadilan tidak dapat dilakukan jika didalam APHT tidak termuat kata janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Jo pasal 11 ayat 2 huruf (e) UUHT atau adanya kendala/gugatan dari pihak Debitur/pihak ketiga, jika terjadi hal demikian, maka pelaksanaan lelangnya memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri. Pelaksanaan lelang menurut pasal 6 UUHT yaitu seharusnya lelang dapat dilaksanakan terhadap seluruh objek jaminan yang dibebani hak tanggungan tanpa melihat ada atau tidak adanya janji serta meskipun masih adanya kendala berupa gugatan dari pihak debitur/pihak lain terhadap objek jaminan. Hal ini dimaksudkan agar pihak kreditur tidak lagi mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan, karena kesulitan- kesulitan yang selama ini menyebabkan kreditur terus mengalami kerugian. Sedangkan dipihak lain perombakan terhadap peraturan-peraturan tentang eksekusi hak tanggungan diharapkan dapat menciptakan sinkronisasi didalam peraturan itu sendiri serta dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan hak tanggungan tanpa harus melalui pengadilan karena proses dipengadilan memerlukan waktu yang lama serta biaya yang mahal Kata kunci : Eksekusi Hak Tanggungan; Kreditur; Debitur; Wanprestasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:33
Last Modified:	07 Jan 2022 06:33
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20803

Actions (login required)

View Item