URGENSI AKTA NOTARIS (AKTA PERJANJIAN KERJA) ANTARA PEKERJA DAN PIHAK PERUSAHAAN (PEMBERI KERJA) SEBAGAI OPTIMALISASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ( Studi Kasus di Kota Kendari)

BASRI, BASRI (2021) URGENSI AKTA NOTARIS (AKTA PERJANJIAN KERJA) ANTARA PEKERJA DAN PIHAK PERUSAHAAN (PEMBERI KERJA) SEBAGAI OPTIMALISASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ( Studi Kasus di Kota Kendari). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (614kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB)
	Text abstrak.pdf Download (246kB)
	Text daftar isi.pdf Download (246kB)
	Text bab 1.pdf Download (740kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (596kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (310kB)

Abstract

Hukum perburuhan adalah hukum yang mengatur hubungan antara buruh/pekerja, pengusaha dan pemerintah. Hukum perburuhan berfungsi melindungi kepentingan buruh dari kekuasaan tidak terbatas pihak majikan/pengusaha /pemberi kerja (soepomo,1999:8-9). Untuk menghindari kesewenagan dalam hubungan pengusaha dan buruh, perlu campur tangan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Aparat pemerintah mendorong pihak pengusaha dan buruh untuk melaksanakan peraturan perburuhan serta mengawasinya. Setiap pelanggaran peraturan perburuhan dapat dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana (denda dan penjara). Hukum perburuhan diatur dalam berbagai perundang-undangan termasuk yang dihasilkan pengusaha dan buruh melalui perundingan seperti perjanjian kerja (PK), perjanjian kerja bersama (PKB), atau berupa peraturan perusahaan (PP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa urgensi akta perjanjian kerja dan Seberapa pentingkah harus dibuatkannya akta perjanjian kerja terhadap dunia ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata pekerja, pengusaha serta peran pemerintah dalam membangun hukum ketenagakerjaan yang lebih baik. Bahwa sebahagian hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, akan tetapi tidak dituangkan dalam suatu perjanjian maupun akta Notaris, bahwa dalam dunia ketenagakerjaan sudah sering terdapat beberapa pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan dan juga pelanggaran terhadap pekerja sehingga Pentingnya akta perjanjian kerja Antara Pekerja dan Pihak Perusahaan (Pemberi Kerja) adalah agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat diketahui secara bersama bersama dan juga akta notaris (akta perjanjian kerja) antara pekerja dan pihak perusahaan (pemberi kerja) dapat menjadi bukti yang outentik bagi kedua belah pihak, dan juga agar pekerja dan pengusaha lebih taat dan patuh terhadap aturan yang menyangkut tentang ketenagakerjaan dan Urgensi akta notaris adalah untuk pembangunan hukum ketenagakerjaan agar lebih baik kedepannya, dan agar lebih meminimalisir pelanggaran ketenagakerjaan. Kata Kunci : urgensi akta notaris (akta perjanjian kerja)

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:30
Last Modified:	07 Jan 2022 06:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20739

Actions (login required)

View Item