PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI POLRES BOGOR)

AKRIMA, FITRIANI (2021) PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI POLRES BOGOR). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (575kB)
	Text abstrak.pdf Download (227kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)
	Text daftar isi.pdf Download (226kB)
	Text bab 1.pdf Download (628kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (887kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (567kB)

Abstract

Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Di Polres Bogor). Tesis: Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 2021 Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penangguhan penahanan terhadap tersangka di Polres Bogor; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penangguhan penahanan dapat mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, dan Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dan upaya mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum, hak asasi manusia, dan keadilan. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa Proses penangguhan penahanan terhadap tersangka di Polres Bogor diberikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan dilakukan oleh penyidik, dimana tersangka perkara tindak pidana mengajukan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan permintaan atau permohonan penangguhan penahanan yang nantinya dapat dipakai dasar pertimbangan dan sesuai dengan Pasal 31 KUHAP telah dinyatakan bahwa penangguhan diadakan berdasar syarat yang ditentukan yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah atau tidak keluar kota. Kata Kunci : Penangguhan, Penahanan, Tersangka, Perlindungan, Hak Asasi Manusia

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:24
Last Modified:	07 Jan 2022 06:24
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20651

Actions (login required)

View Item