PERLINDUNGAN HUKUM ATAS AKTA PPAT SETELAH PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KONAWE DAN KABUPATEN KONAWE SELATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

RAITNO, RAITNO (2020) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS AKTA PPAT SETELAH PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KONAWE DAN KABUPATEN KONAWE SELATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
COVER.pdf

Download (849kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (83kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (105kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (323kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (708kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (166kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (8kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (94kB)
[img] Text
Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (638kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Atas Akta PPAT Setelah Pemekaran wilayah Kabupaten Konawe Dan Kabupaten Konawe Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berangkat dari adanya masalah hukum yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Konawe Selatan yang mana permasalahan tersebut terjadi akibat adanya akta PPAT yang dibuat oleh PPAT yang bukan PPAT Kabupaten Konawe Selatan. Didalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah pasal 12 Ayat (1)

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited: 23 Apr 2021 03:13
Last Modified: 23 Apr 2021 03:13
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19700

Actions (login required)

View Item View Item