PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DALAM HAL JUAL BELI TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2018 DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SEMARANG

DEWI, KIRANA ASMITHA (2020) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DALAM HAL JUAL BELI TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2018 DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (953kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (107kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (199kB)
	Text BAB I.pdf Download (504kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (857kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (106kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)

Abstract

Pada dasarnya Jual Beli disamping ada biaya-biaya pajak, juga ada biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak.Peranan pajak sangatlah strategis karena di samping sebagai sumber penerimaan negara terbesar untuk membiayai pemerintah dan pembangunan juga mempunyai fungsi mengatur. Oleh karena itu PNBP tidak boleh menyimpang dengan peraturannya pun harus jelas, sehingga tidak bisa dipermainkan oleh oknum. Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam peralihan ha katas tanah berdasarkan undang-undang No.9 Tahun 2018 di Kantor Badan Pertanahan Nasional kota semarang? 2) Apasaja hambatan dan solusi terkait dalam pelaksanaan pemungutan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di dalam Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang Dalam peralihan hak atas tanah? Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengadakan wawancara di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif, yang disebut sebagai data primer. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Balik Nama biasanya yang dipungut melalui perantara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selanjutnya diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional, didasarkan dari Nilai Zona Tanah yang ada , tetapi pada saat perhitungan biasanya Pejabat Pembuat Akta Tanah belum mengajukan Zona Nilai Tanah atau yang biasa disebut Zonasi Nilai Tanah, maka diperkirakan saja melalui Nilai Zona Tanahnya saja. Karena semua demi keamanan clien agar tidak kurang bayar. Penerimaan Negara Bukan Pajak ini membawa beberapa manfaat bagi Negara, Instansi dan Masyarakat itu sendiri. 2) Penerimaan Negara bukan pajak belum berjalan optimal, sehingga harus ada beberapa aturan dan sistem yang diubah agar pemungutan ini berjalan dengan optimal. Kata Kunci: Jual Beli, Kantor Badan Pertanahan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	16 Apr 2021 07:00
Last Modified:	16 Apr 2021 07:00
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19683

Actions (login required)

View Item