IMPLIKASI HUKUM TERHADAP JAMINAN OBJEK FIDUSIA YANG BELUM DILAKUKAN PENGHAPUSAN (ROYA) DAN DIDAFTARKAN KEMBALI PADA APLIKASI FIDUSIA ONLINE

HARDIANTI, HARDIANTI (2020) IMPLIKASI HUKUM TERHADAP JAMINAN OBJEK FIDUSIA YANG BELUM DILAKUKAN PENGHAPUSAN (ROYA) DAN DIDAFTARKAN KEMBALI PADA APLIKASI FIDUSIA ONLINE. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (970kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (173kB)
	Text BAB I.pdf Download (360kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (231kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa jaminan fidusia wajib didaftarkan. Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (online) proses pendaftaran tidak lagi dilakukan secara manual. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ditentukan bahwa setelah hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi harus ada laporan mengenai hapusnya jaminan fidusia. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama para penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk melakukan permohonan pencoretan terhadap objek jaminan fidusia yang telah berakhir di Kantor Pendaftaran Fidusia, untuk selanjutnya dicoret dalam Buku Daftar Fidusia secara ONLINE yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat berdampak pada administrasi pendaftaran objek jaminan tersebut. Hal ini penting untuk menghindari adanya pembebanan kembali terhadap objek jaminan yang masih terdaftar dan juga untuk melindungi kepentingan si kreditor baru. Permasalahan yang timbul adalah Implikasi Hukum Terhadap Jaminan Objek Fidusia Yang Belum Dilakukan Penghapusan (Roya) Dan Didaftarkan Kembali Pada Aplikasi Fidusia ONLINE. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa kepastian hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak dilakukan pencoretan pendaftaran (roya) adalah dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dimana penerima fidusia memberitahukan mengenai hapusnya jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, hal tersebut ditambah dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang adanya larangan fidusia ulang Namun, kurangnya kesadaran para penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya serta tidak adanya sanksi tegas mengenai kewajiban pencoretan pendaftaran (roya) menjadi kendala dalam menjamin kepastian hukum terhadap jaminan fidusia. Pencoretan pendaftaran (roya) menjadi perlindungan hukum bagi para pihak baik secara yuridis dan administratif serta memberi kepastian terhadap objek yang dijaminkan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Jaminan Fidusia, dan Pencoretan Pendaftaran (Roya)

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	16 Apr 2021 07:02
Last Modified:	16 Apr 2021 07:02
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19666

Actions (login required)

View Item