REKONSTRUKSI REGULASI PENOPANG KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT PADA PROGRAM TOL LAUT BERBASIS KEADILAN PANCASILA

HARTANTO, HARTANTO (2020) REKONSTRUKSI REGULASI PENOPANG KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT PADA PROGRAM TOL LAUT BERBASIS KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (202kB)
	Text COVER_1.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (104kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (256kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (749kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (687kB)
	Text BAB I_1.pdf Download (568kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Transportasi/angkutan di Perairan (Transportasi Maritim) adalah kegiatan pengangkutan penumpang, dan atau barang, dan atau hewan, melalui suatu wilayah perairan (laut, sungai dan danau, penyeberangan) dan teritori tertentu (dalam negeri atau luar negeri), dengan menggunakan kapal, untuk layanan khusus dan umum. Pelayaran juga merupakan sarana transportasi laut yang sekarang dikembangakan menjadi Program Tol Laut sebagaimana amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008 dan menjadi suatu yang sangat strategis bagi kepentingan nasional maupun internasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan penelitian ini yaitu; 1) Untuk Menganalisa Regulasi Penopang Konektivitas Transportasi Laut Pada Program Tol Laut di Indonesia Saat Ini Yang Belum Berkeadilan Pancasila, 2) Untuk Menganalisis Kelemahan-kelemahan Regulasi Penopang Konektivitas Transportasi Laut Pada Program Tol Laut di Indonesia Saat Ini Belum Berkeadilan Pancasila, 3) Untuk Merekonstruksi Regulasi Penopang Konektivitas Transportasi Laut Pada Program Tol Laut Berbasis Keadilan Pancasila. Penelitian ini menggunakan paradigm konstruktivisme dengan pendekatan Yuridis Empiris. Dan hasil dari disertasi ini adalah Merekonstruksi Regulasi Penopang Konektivitas Transportasi Laut Pada Program Tol Laut Berbasis Keadilan Pancasila terutama Pasal 28 ayat (6) dalam hal pemberian ijin pengoperasian kapal oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri selain itu juga perebutan kewenangan antara Dirjen Laut dan Dirjen Darat mengenai pengelolaan Pelabuhan yang mengurusi Penyeberangan direkonstruksi menjadi pemberian ijin dan pengelolaanya diserahkan kepada Direktorat Jenderal; dan/atau Syahbandar dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Pasal 59 direkonstruksi dengan penambahan pencabutan kewenangan seseorang untuk menjadi awak kapal. Pasal 61, ayat (3) direkonstruksi dengan penambahan persyaratan kapal dan spesifikasinya. Pasal 151 (1) direkonstruksi dengan penambahan ayat yang mengatur kesejahteraan pelaut dan Pasal 169 (1) direkonstruksi dengan pemberian sanksi pidana. Harapannya dengan adanya rekonstruksi ini sistem Transportasi Laut Pada Program Tol Laut di Indonesia mampu mencerminkan Keadilan Pancasila. Katakunci: Rekonstruksi, Transportasi Laut, Tol Laut, dan Keadilan Pancasila.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	25 Mar 2021 02:51
Last Modified:	25 Mar 2021 02:51
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18438

Actions (login required)

View Item