Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan

Sulastri, Lusia (2019) Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (717kB)
	Text abstrak.pdf Download (153kB)
	Text daftar isi.pdf Download (23kB)
	Text publikasi.pdf Download (561kB)
	Text bab I.pdf Download (397kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (760kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (270kB)

Abstract

Kemunculan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 secara prinsip telah melanggar amanat Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Advokat yang mengatur bahwa sistem organisasi advokat adalah berbentuk wadah tunggal (single bar). SKMA ini berisi instruksi kepada Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) agar melakukan penyumpahan terhadap advokat dari organisasi advokat manapun, sehingga tatanan pelaksanaan sistem organisasi advokat pada akhirnya menggunakan sistem multy bar. Akibat kemunculan SKMA masingmasing organisasi advokat merasa memiliki kewenangan yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengujian calon advokat, sehingga proses rekruitmen calon advokat menjadi beragam dan cenderung menjauh dari ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh Undang Undang Advokat. Setiap organisasi advokat pada akhirnya lebih berorientasi kepada berlomba-lomba mempunyai anggota sebanyak-banyaknya untuk tujuan komersialisasi. Persoalan lain yang muncul adalah terkait pengelolaan sistem pengawasan dan penindakan advokat dalam penegakan kode etik advokat yng tidak jelas dan rawan memunculkan advokat “kutu loncat”.. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dinamika pengaturan sistem organisasi advokat di Indonesia. Mengkaji dan menganalisis kelemahankelemahan yang ada dalam pengaturan sistem organisasi advokat di Indonesia. Merumuskan rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis nilai keadilan. Hasil Penelitian ilustrasi fakta sejarah ditemukan intervensi yang terus menerus oleh Pemerintah baik Eksekutif maupun Judikatif sehingga perkembangan Advokat maupun Organisasi Advokat banyak mengalami hambatan. Adanya kelemahan dalam pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat di Indonesia disebabkan oleh konflik berkepanjangan antar organisasi advokat, sistem pendidikan dan pengawasan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang masih banyak mengandung masalah, dan adanya ketidakharmonisan hukum antara Undang Undang Advokat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasian advokat yang dapat meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi berbasis nilai keadilan dapat dilakukan melalui : Kesatuan sistem Organisasi Advokat bersifat federasi dengan pembentukan Majelis Kehormatan Advokat Nasional, Adanya Standar Kurikulum dan Standar Pengujian pada Sistem Pendidikan Advokat, Pengawasan Advokat yang Memiliki Kekuatan Mengikat dengan menempatkan keadilan yang hakiki yaitu Keadilan dalam pandangan Islam yang ada dalam al-Qur’an dan keadilan dalam Pancasila. Kata Kunci: Advokat, Kualitas Profesi, Nilai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Mar 2020 06:28
Last Modified:	10 Mar 2020 06:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17270

Actions (login required)

View Item