Rekonstruksi Kebijakan Daerah Di Bidang Tata Ruang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan

Budiman, Haris (2019) Rekonstruksi Kebijakan Daerah Di Bidang Tata Ruang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[img] Text
cover.pdf

Download (443kB)
[img] Text
abstrak.pdf

Download (91kB)
[img] Text
daftar isi.pdf

Download (22kB)
[img] Text
publikasi.pdf

Download (580kB)
[img] Text
bab I.pdf

Download (410kB)
[img] Text
bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (406kB)
[img] Text
bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (541kB)
[img] Text
bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (308kB)
[img] Text
bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (406kB)
[img] Text
bab VI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (19kB)
[img] Text
daftar pustaka.pdf

Download (183kB)

Abstract

Kebijakan tata ruang harus direncanakan dengan baik agar penyelenggaraan penataan ruang dapat mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaan terjadi ketidakjelasan peraturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan tata ruang di daerah, akibatnya rencana tata ruang hanya dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tidak sampai pada Rencana Detail Tata Ruang, sehingga banyak kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berbasis keadilan. Karena terjadi alih fungsi lahan pertanian. Oleh karena itu perlu ada perubahan orientasi dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang di daerah dengan memadukan aspek kesejahteraan dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap kontruksi kebijakan daerah di bidang tata ruang yang belum berbasis keadilan, untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata ruang yang belum berbasis keadilan serta untuk menemukan dan merekontruksi kebijakan daerah di bidang tata ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio legal research, yaitu pendekatan penelitian berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat, khususnya terhadap kebijakan penataan ruang di daerah, dilakukan dengan pengamatan, wawancara, observasi dan perbandingan. Informan dan responden dipilih dengan teknik purposive sampling, validasi data menggunakan triangulasi. Teori hukum yang digunakan adalah teori negara hukum, teori keadilan, teori bekerjanya hukum, teori Sistem Hukum, serta teori hukum Responsif dan teori hukum progresif. Hasil penelitian menemukan bahwa ketidakjelasan peraturan, kontruksi kebijakan daerah di bidang tata ruang hanya dirumuskan dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), belum dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga kebijakan tata ruang di daerah belum berbasis keadilan. Kelemahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata ruang secara substansi akibat ketidak jelasan peraturan perundang-undangan, secara struktural, lembaga pengelola tata ruang yaitu Badan Koordinasa Penataan Ruang (BKPR) bersifat sementara (ad-hoc) dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang merupakan bawahan Kepala Daerah. Kelemahan secara kultural terletak pada rendahnya tingkat partsisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan tata ruang di daerah. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam pengelolaan tata ruang di daerah dapat diatasi dengan mengembangkan nilai-nilai kelestarian, kebermanfaatan dan partisipasi masyarakat, serta merekontruksi Undang-Undang Penataan Ruang dengan penambahan asas kelestarian dan asas kebermanfaatan, serta mengatur kewajiban daerah untuk merumuskan rencana tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rekontruksi Peraturan Daerah tentang RTRW dilakukan dengan mengintegrasikan kebijakan RTRW dan RDTR dalam satu Peraturan Daerah, dalam rangka menjaga tujuan keberlanjutan pembangunan (sustainable development goals) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Kata kunci : Kebijakan Daerah, Penataan Ruang, Rekontruksi

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 09 Mar 2020 07:01
Last Modified: 09 Mar 2020 07:01
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17254

Actions (login required)

View Item View Item