Rekonstruksi Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik Berbasis Nilai Keadilan

Mhd. Taufiqurrahman, Mhd. Taufiqurrahman (2019) Rekonstruksi Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (43kB)
	Text daftar isi.pdf Download (136kB)
	Text publikasi.pdf Download (555kB)
	Text bab I.pdf Download (832kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (142kB)

Abstract

Diskresi merupakan fenomena yang amat penting dan fundamental, pejabat pemerintahan dipidanakan karena mengambil kebijakan yang dianggap salah dan merugikan keuangan negara. Tujuan Penelitian Disertasi ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Pelaksanaan Kebijakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik; untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik Saat Ini; dan untuk Merekonstruksi Kebijakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik Berbasis Nilai Keadilan. Paradigma penelitian konstruktivisme, sifat penelitian yaitu deskriptif, perspektif dan analistis. Metode pendekatan yuridis Sosiologis. Metode Pengumpulan Data Primer dengan Observasi dan Wawancara. Sumber data Data Primer dan Data Sekunder. Analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitiannya adalah situasi dilematis pejabat pemerintahan kebijakan publik dengan batasan diskresi belum jelas, maka parameter utama adalah kesesuaian dengan ketentuan hukum yang lebih luas (legal) bagi penggunaan ruang diskresi, yakni tidak bertentangan dengan nilai- nilai etika dan moral (ethical), kepentingan publik (citizen/pubic interest). Kerancuan regulasi dalam Pasal 9 UUAP, padahal tindakan kewenangan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan dilakukan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/ mendesak demi kepentingan umum dengan rambu-rambu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), begitu juga kerancuan regulasi Penyalahgunaan wewenang Pasal 3 UUPTK bahwa tindakan yang dilakukan mengandung perbuatan Diskresi. Merekonstruksi nilai Kebijakan Dikresi, dalam rangka melakukan tindakan hukum, pejabat publik sering melakukan tindakan di luar ketentuan hukum tertulis. Merekonstruksi nilai penyalahgunaan wewenang dikarenakan tindakan pelaku mengandung perbuatan diskresi untuk memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, maka ketentuan ancaman pidana dalam ayat sebelumnya tidak diberlakukan dan diganti dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Teori hukum barunya adalah: Teori Diskresi Berkeadilan Sosial, artinya Teori Diskresi yang berkeseimbangan dan berkeadilan sosial dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang berbasis kesejahteraan sosial. Kata Kunci: Pejabat Pemerintah, Kebijakan Diskresi, Nilai Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Mar 2020 06:53
Last Modified:	09 Mar 2020 06:53
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17242

Actions (login required)

View Item