Rekonstruksi Hukum Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional Keraton Surakarta Berbasis Nilai Keadilan

Khaerudin, Ariy (2019) Rekonstruksi Hukum Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional Keraton Surakarta Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (501kB)
	Text abstrak.pdf Download (152kB)
	Text daftar isi.pdf Download (112kB)
	Text publikasi.pdf Download (559kB)
	Text bab I.pdf Download (435kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (753kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (603kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (159kB)

Abstract

Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai karya masyarakat adat dibutuhkan sebagai bahan baku ekonomi kreatif. Namun penggunaannya ditengarai banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan belum mendapat pelindungan dalam undang-undang secara positif (Positive Protection). Maka tujuan penelitian berupaya untuk: 1). menganalisis dan menemukan hakikat eksistensi pengaturan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. 2).Menganalisis dan menemukan pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional yang dirasakan belum berkeadilan bagi Keraton Surakarta sebagai pemangku kepentingan. 3). Menganalisis dan menemukan rekonstruksi hukum pemanfaatan ekspresi budaya tradisional keraton surakarta berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris atau normatif empiris dengan paradigma konstruktivisme. Hasil penelitian: 1) Hakikat eksistensi pengaturan pemanfaatan EBT berada pada Konvensi, deklarasi internasional maupun sejumlah perundingan yang memberikan pelindungan secara defensif dan positif. Secara Nasional pengaturan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional belum diatur secara positif dalam perundang-undangan di Indonesia. 2). Pemanfaatan EBT Keraton Surakarta belum berkeadilan, dari sisi: a) substansi hukum, ketiadaan norma hukum baik ditingkat Nasional maupun daerah yang mengakui dan menempatkan secara jelas Keraton Surakarta sebagai masyarakat adat dan sebagai entitas pemilik EBT (owner/Beneficiary) dari ekspresi budaya tradisional hingga tidak ada pengaturan pemanfaatannya serta sanksi atas pemanfaatan yang tidak sesuai nilai-nilai komunal. b) Struktur hukum, belum ada lembaga yang menaungi terhadap pelindungan atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional baik ditingkat Nasional maupun daerah. c) Kultur hukum, ditunjukkan kultur masyarakat sendiri termasuk pelaku usaha belum menghargai maksud dan tujuan nilai-nilai filosofi ekspresi budaya tradisional dari keraton Surakarta. 3). Rekonstruksi hukum pemanfaatan EBT Keraton Surakarta berbasis nilai keadilan, a) melakukan rekonstruksi nilai-nilai keadilan dengan memberikan pengakuan atas identitas masyarakat adat khususnya Keraton Surakarta sebagai pemilik hak komunal, memberikan keseimbangan antara nilai individu dan komunal dalam pemanfaatan ekspresi budaya tradisional dan peluasan kewenangan konkuren daerah dalam pelindungan KI Komunal khususnya pada Keraton Surakarta. c) Rekonstruksi norma hukum pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengertian EBT dalam ketentuan umum, pasal 38 guna, merubah ketentuan pemanfaatan EBT yang diatur dengan peraturan perundang-undangan sehingga akan harmonis dengan ius constituendum. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 15 mengenai urusan pemerintah lampiran sub V urusan kebudayaan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Kata Kunci : Rekonstruksi, Hukum, EBT, Surakarta, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	06 Mar 2020 03:38
Last Modified:	06 Mar 2020 03:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17194

Actions (login required)

View Item