Ningrum, Ika Yulia (2019) TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN PADA TANAH YANG BELUM DIDAFTARKAN DI KABUPATEN SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
cover.pdf Download (1MB) |
|
Text
abstrak.pdf Download (13kB) |
|
Text
daftar isi.pdf Download (13kB) |
|
Text
publikasi.pdf Download (377kB) |
|
Text
bab I.pdf Download (444kB) |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB) |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (21kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (168kB) |
Abstract
UUHT Memberikan Kesempatan Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Untuk Menjaminkan Hak Atas Tanahnya Dengan Hak Tanggungan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) UUHT yang menyatakan bahwa apabila Objek Hak Tanggungan Berupa Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Konversi Hak Lama Yang Telah Memenuhi Syarat Untuk Didaftarkan Akan Tetapi Pendaftarannya Belum Dilakukan, Pemberian Hak Tanggungan Dilakukan Bersamaan Dengan Permohonan Pandaftaran Hak Atas Tanah Yang Bersangkutan. Meskipun dalam Peraturan Perundang-Undangan dimungkinkan Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Belum Bersertifikat, Namun Pada Umumnya Pemilik Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Mengalami Kesulitan Karena Pada Umumnya Kreditur Menghendaki Tanah Yang Sudah Bersertipikat Karena Sudah Ada Bukti Kuat Adanya Kepemilikan Hak Atas Tanah. Hal Demikian Menjadikan Kendala Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat, apabila ingin Memperoleh Dana Dari Pihak Lain, Yaitu Kreditur. Penelitian ini Bertujuan untuk Menganalisis Proses Pembebanan Hak Tanggungan Pada Tanah yang Belum Didaftarkan di Kabupaten Semarang, Hambatan yang Muncul dalam Proses Pembebanan Hak Tanggungan Pada Tanah Yang Belum Didaftarkan di Kabupaten Semarang dan Solusi untuk Mengatasi Hambatan Yang Muncul Dalam Proses Pembebanan Hak Tanggungan Pada Tanah Yang Belum Didaftarkan di Kabupaten Semarang. Penelitian ini Menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu Pendekatan dengan Mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan Pendekatan Lapangan untuk Memperoleh Informasi Sebagai Bahan Penunjang. Spesifikasi Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yaitu Menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dikaitkan dengan Teori-teori Hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Berdasarkan Hasil Penelitian diperoleh Hasil Bahwa Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan terhadap Tanah yang belum Bersertifikat dalam Prakteknya tidak Pernah dilakukan Bank dengan Membuat APHT secara Langsung terhadap Tanah-tanah yang belum Bersertifikat. Bank dalam hal ini Hanya Sebatas Membuat SKMHT saja. Hambatan yang Muncul dalam Proses Pembebanan Hak Tanggungan pada Tanah yang Belum didaftarkan di Kabupaten Semarang adalah Ketika Pemberi Hak Tanggungan sudah Meninggal, Kesalahan Penulisan dan Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat 2 (dua). Solusinya adalah Penjualan Bawah Tangan, Pembetulan tulisan dan Pengecekan Sertifikat Hak atas Tanah yang Baru. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Hak Tanggungan
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 05 Mar 2020 06:02 |
Last Modified: | 05 Mar 2020 06:02 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16884 |
Actions (login required)
View Item |